Pasuruan – Besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025 ibarat “air yang tertahan di bendungan”—tersedia, namun belum mengalir ke kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memantik perhatian sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menilai perlunya evaluasi serius terhadap kinerja penyerapan anggaran daerah.
Data yang beredar menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan mencapai Rp219,21 miliar. Namun, di sisi lain terdapat SILPA sebesar Rp95,37 miliar yang belum termanfaatkan dalam berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, hingga optimalisasi pengawasan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
“Dana sebesar itu seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mendukung program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketika anggaran tidak terserap optimal, publik tentu mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah daerah,” ujar Ayi Suhaya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ayi, tingginya SILPA tidak sekadar angka administratif, tetapi juga cerminan adanya potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, ia juga mendorong aparat pengawas internal pemerintah serta lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Namun demikian, Ayi mengingatkan bahwa setiap langkah pengawasan harus berbasis data dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik baru.
Zainul, tokoh pemuda setempat, turut menyoroti bahwa besarnya dana yang belum terserap seharusnya bisa diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis. Ia menyebut program pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap UMKM, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan sebagai prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran lebih optimal.
Kondisi sosial di Kota Pasuruan, seperti tingkat pengangguran dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurutnya masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, anggaran daerah harus difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi warga.
“Prestasi atlet daerah perlu mendapat perhatian serius. Mereka membawa nama baik daerah, sehingga penghargaan yang dijanjikan harus dijalankan secara transparan,” kata Ayi menambahkan, menyinggung aspirasi terkait bonus atlet yang belum terealisasi sepenuhnya.
Isu tersebut menambah daftar catatan yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dari pemerintah daerah. Transparansi dalam menjelaskan realisasi anggaran, termasuk kendala yang dihadapi, dianggap penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif di masyarakat.
Hingga Kamis (23/4/2026), belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Pasuruan terkait kritik yang disampaikan berbagai pihak. Publik pun menantikan penjelasan terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada akhirnya, besarnya SILPA menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan, meningkatkan serapan anggaran, serta memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.