Bondowoso – Aspirasi warga perkotaan Bondowoso tidak lagi hanya berkutat pada jalan dan bangunan fisik. Dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad, masyarakat justru mengetuk “pintu kemandirian” dengan meminta sarana usaha produktif serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan penghasilan berkelanjutan.
Beragam kebutuhan tersebut disampaikan masyarakat saat reses yang berlangsung di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Rabu (5/8/2026) malam. Warga mengusulkan bantuan peralatan dan fasilitas pendukung usaha agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri. Seluruh usulan dihimpun melalui formulir aspirasi untuk kemudian diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Sinung menjelaskan, terdapat perbedaan karakter aspirasi antara masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dan pedesaan. Warga desa umumnya lebih banyak menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pertanian, jalan, saluran air, serta fasilitas infrastruktur lainnya. Sementara itu, masyarakat kota cenderung membutuhkan bantuan yang dapat digunakan untuk membuka atau memperbesar unit usaha.
“Kalau wilayah kota mayoritas aspirasinya pemberdayaan, meminta peralatan unit usaha,” kata Sinung.
Menurut dia, sejumlah warga mengajukan pengembangan usaha perikanan air tawar, terutama budidaya ikan lele dan gurame. Selain itu, terdapat usulan pengadaan kendaraan roda tiga yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang, mendukung kegiatan perdagangan, maupun memperlancar operasional usaha produktif masyarakat.
Sinung memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut telah dicatat dan dituangkan ke dalam formulir pengajuan. Ia berkomitmen mengawal usulan itu agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kemampuan fiskal serta arah kebijakan anggaran Kabupaten Bondowoso.
“Tadi sudah dituangkan dalam form usulan. Selama daerah tidak ada kejadian khusus, tidak ada kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada, insyaallah bisa direalisasikan,” ujarnya.
Selain usaha perikanan air tawar, sektor peternakan ayam petelur dan bebek petelur dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Kebutuhan pasar terhadap telur disebut masih tinggi, sedangkan kapasitas produksi dari pelaku usaha yang telah berjalan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan konsumen.
“Selain perikanan darat—karena Bondowoso tidak punya perairan laut—ada juga budidaya ayam petelur dan bebek petelur,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Sinung, dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin membangun usaha baru. Kepastian pasar menjadi salah satu modal penting karena produk peternakan petelur termasuk kebutuhan pangan yang dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.
“Teman-teman yang sudah melakukan itu kuotanya kurang terus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Atas dasar kebutuhan itu, pangsa pasar akan mudah didapat sehingga usaha ini pasti berjalan,” jelasnya.
Usulan bantuan untuk pengembangan peternakan petelur juga telah dimasukkan ke dalam daftar aspirasi. Sinung berharap program tersebut dapat direalisasikan pada 2028 apabila tidak terdapat perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, maupun kendala lain dalam proses perencanaan.
“Tadi sudah dimasukkan di form usulan. Semoga tidak ada aral melintang, tidak ada halangan sehingga bisa terealisasi di 2028,” ujarnya.
Sinung menekankan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi harus dilaksanakan secara seimbang. Pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya memperbaiki jalan atau membangun fasilitas umum, tetapi juga perlu menyediakan kesempatan dan sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
“Seharusnya berimbang. Fisik, jalan, pemberdayaan juga berjalan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso tersebut.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi realisasi aspirasi masyarakat, termasuk program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Apabila terdapat usulan yang belum dapat diwujudkan, pemerintah dan wakil rakyat harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau itu terjadi, kita kumpulkan lagi. Kita beri alasan kepada tim kita, para pendukung kita, bahwasanya mungkin misalnya efisiensi anggaran sehingga ada keterbatasan. Mohon maaf, usulan A, B, C, D dan sebagainya tidak bisa segera direalisasikan,” tuturnya.
Menurut Sinung, masyarakat Kabupaten Bondowoso, terutama yang berada di Daerah Pemilihan I, masih membutuhkan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan menciptakan kemandirian. Dukungan peralatan usaha diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, melainkan dapat berkembang menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Karena kondisi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Bondowoso dan Dapil I sesuai dengan malam hari ini, masih sangat membutuhkan program pemberdayaan,” katanya.
Di samping pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat, Sinung mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan pelayanan dasar. Pendidikan dan kesehatan harus tersedia secara layak karena menjadi kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi pemerintah.
“Di luar daripada dua hal tersebut, yang menjadi kebutuhan mutlak dan itu wajib dipenuhi oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Aspirasi warga perkotaan Bondowoso tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang berdiri. Sarana usaha, pemberdayaan ekonomi, pelayanan pendidikan, dan kesehatan juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.