Jakarta – Senin siang, 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menghadiri rapat dengan Komite IV DPD RI yang membahas Rancangan APBN 2027 dan sejumlah persoalan fiskal daerah.
Purbaya masih berbicara tentang uang negara, transfer ke daerah, dan bagaimana anggaran seharusnya bergerak.
Tak ada seremoni perpisahan. Tak ada pidato penutup masa jabatan.
Lalu sebuah telepon datang.
Di tengah rapat, Purbaya meninggalkan ruangan. Ia terlihat menerima sambungan telepon sebelum kemudian bergegas pergi. Pada waktu hampir bersamaan, di Istana Negara, sebuah pergantian sedang disiapkan.
Beberapa jam kemudian, nama Purbaya tak lagi berada di pucuk Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024–2029.
Pergantian itu terasa semakin mengejutkan karena waktunya. Purbaya baru enam hari sebelumnya memperingati satu tahun masa jabatannya sebagai bendahara negara. Empat hari sebelum dicopot, ia bahkan masih melakukan perombakan besar di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kini, sosok yang selama setahun terakhir identik dengan kebijakan fiskal agresif itu digantikan oleh seorang teknokrat yang selama bertahun-tahun tumbuh dari dalam Kementerian Keuangan.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya mengapa Purbaya dicopot. Yang lebih penting, apa yang hendak diubah Presiden Prabowo dari arah pengelolaan keuangan negara?
Enam Hari Sebelumnya Masih Bicara Masa Depan
Pada 7 September 2026 malam, sehari menjelang tepat satu tahun dirinya menjabat Menteri Keuangan, Purbaya masih berbicara tentang masa depan.
Ia mengaku setahun menjadi bendahara negara bukan pekerjaan ringan.
“Bikin pusing terus-terusan hampir tiap hari. Enggak kerasa satu tahun, karena mikir terus,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Namun, Purbaya merasa hasil pekerjaannya tidak buruk.
“Yang penting hasilnya lumayan lah. Paling enggak ekonominya masih lumayan bagus,” ujarnya.
Ia bahkan memasang target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 mendekati 6 persen. Menariknya, Purbaya menggambarkan tahun pertamanya sebagai semacam masa “eksperimen” untuk mengetahui kebijakan mana yang bekerja dan mana yang tidak.
Tak ada nada seorang menteri yang sedang bersiap meninggalkan kabinet.
Pada 10 September 2026, Purbaya bahkan merombak sekitar 400 pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta.
Dalam kesempatan itu pula ia membantah rumor adanya jual beli jabatan senilai Rp100 miliar.
“Saya bingung dari mana isu itu keluar. Tapi, itu rumor saja. Ini benar-benar berbasis profesional,” katanya.
Empat hari kemudian, justru posisi Purbaya sendiri yang berubah.
Menteri dengan Gas Lebih Dalam
Purbaya masuk ke Kementerian Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Karakter kebijakannya segera terlihat berbeda.
Salah satu langkah besar pertamanya adalah memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah ke bank-bank milik negara. Dana tersebut diarahkan untuk memperbesar likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Purbaya bahkan melarang bank menggunakan dana tersebut untuk membeli obligasi. Dalam logikanya, uang negara harus bergerak menjadi kredit dan masuk ke kegiatan ekonomi.
Kebijakan itu mencerminkan pandangan ekonominya bahwa pertumbuhan tidak boleh tertahan hanya karena uang terlalu lama tersimpan dalam sistem keuangan.
Ia ingin mesin ekonomi berputar lebih cepat.
Reuters ketika itu mencatat Purbaya berharap kebijakan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata sekitar 5 persen dan bergerak menuju target pemerintah yang lebih tinggi.
Pendekatan itu menghasilkan momentum pertumbuhan.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I 2026, sebelum melambat menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Namun, akselerasi tersebut memiliki harga.
Defisit APBN 2025 melebar menjadi sekitar Rp670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap produk domestik bruto. Pada 2026, pemerintah memperkirakan defisit dapat mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB.
Pada saat bersamaan, penerimaan pajak menghadapi tekanan dan diperkirakan kembali berada di bawah target.
Di sinilah perdebatan mengenai kebijakan Purbaya mulai bergeser. Bukan lagi sekadar apakah ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, melainkan seberapa jauh pertumbuhan boleh dikejar tanpa mengurangi kredibilitas kebijakan fiskal.
Dua Peringatan dari Lembaga Pemeringkat
Tekanan terhadap persepsi kebijakan Indonesia mulai terlihat pada awal 2026.
Pada 5 Februari 2026, Moody’s mempertahankan peringkat utang Indonesia pada Baa2, tetapi mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.
Moody’s masih mengakui ketahanan ekonomi Indonesia dan fondasi pertumbuhan jangka menengahnya. Namun, lembaga tersebut melihat risiko akibat menurunnya kepastian kebijakan jika kondisi itu terus berlangsung.
Sebulan kemudian, Fitch mengambil langkah serupa.
Pada 4 Maret 2026, Fitch mempertahankan peringkat Indonesia di BBB tetapi mengubah outlook menjadi negatif. Fitch secara eksplisit menyinggung meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia.
Rating Indonesia memang tidak diturunkan. Namun pesan dari dua lembaga pemeringkat internasional tersebut sulit diabaikan. Pasar mulai menuntut kepastian mengenai seberapa jauh ekspansi fiskal akan dilakukan dan bagaimana disiplin APBN dipertahankan.
Reuters mencatat masa Purbaya kemudian diwarnai tekanan terhadap rupiah, pelebaran defisit, serta kekhawatiran investor terhadap konsistensi pengelolaan ekonomi.
Purbaya sendiri tidak selalu menerima kritik tersebut begitu saja. Karakter komunikasinya dikenal lugas, terkadang keras, dan jauh dari bahasa birokrasi yang berhati-hati.
Ia percaya kebijakan pertumbuhan harus berani mengambil risiko.
Rp120 Triliun yang Menjadi Kontroversi
Menjelang akhir masa jabatannya, satu persoalan kembali menarik perhatian: Danantara.
Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Purbaya mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN.
“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden,” kata Purbaya di kantornya.
Ia menjelaskan dana tersebut akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak. Menurut Purbaya, angkanya bahkan lebih besar dibandingkan dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun.
Masalahnya, kepastian itu kemudian dipertanyakan.
Reuters mencatat pimpinan Danantara kemudian menyatakan rencana tersebut belum pernah dibahas sebagaimana yang diumumkan Purbaya.
Episode Rp120 triliun itu menjadi kontroversi terbaru menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya.
Apakah persoalan Danantara menjadi penyebab Purbaya dicopot?
Belum ada bukti untuk mengatakan demikian.
Sampai Senin sore, Presiden maupun Istana belum menjelaskan secara terbuka alasan spesifik pemberhentian Purbaya. Karena itu, menghubungkan pencopotannya secara langsung dengan satu kebijakan tertentu akan terlalu jauh.
Yang dapat dipastikan hanyalah konteksnya. Pergantian Menteri Keuangan berlangsung setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai ekspansi fiskal, konsistensi kebijakan, tekanan pasar, serta kredibilitas komunikasi pemerintah.
Telepon Pagi untuk Suahasil
Jika kepergian Purbaya berlangsung mendadak, kedatangan Suahasil ternyata tak kalah cepat.
Suahasil mengatakan dirinya baru menerima telepon dari Istana pada Senin pagi.
“Ditelepon oleh Istana, dan tadi saya menghadap Bapak Presiden,” katanya seusai pelantikan.
Menariknya, hingga dilantik pada sore harinya, Suahasil mengaku belum berkomunikasi dengan Purbaya.
Ia kemudian berencana kembali ke Kementerian Keuangan untuk menjalankan proses transisi.
Pernyataan pertama Suahasil sebagai Menteri Keuangan memberi petunjuk mengenai apa yang dianggap penting oleh Presiden.
Menurut Suahasil, Prabowo memintanya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Suahasil menyebut prioritasnya adalah menjalankan anggaran negara yang dapat dipercaya, memastikan komunikasi publik juga dapat dipercaya, serta menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Ia juga berkomitmen menjaga defisit tetap berada di bawah batas hukum 3 persen terhadap PDB.
Diksi tersebut menarik.
Kredibel. Dapat dipercaya. Komunikasi publik yang dapat dipercaya.
Kata-kata tersebut muncul justru ketika pasar dan lembaga pemeringkat selama berbulan-bulan mempersoalkan kepastian serta konsistensi kebijakan.
Bukan Orang Baru
Suahasil bukan teknokrat yang tiba-tiba didatangkan untuk menggantikan Purbaya.
Ia justru merupakan salah satu figur yang telah lama berada di pusat kebijakan fiskal Indonesia.
Ekonom lulusan Universitas Indonesia itu menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak 1999 dan meraih jabatan guru besar pada 2009.
Di pemerintahan, ia pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2015, kemudian Kepala BKF sejak 2016.
Pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani Indrawati.
Ketika pemerintahan berganti kepada Prabowo Subianto, Suahasil tetap dipertahankan sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.
Saat Purbaya masuk menggantikan Sri Mulyani pada September 2025, Suahasil sekali lagi tetap berada di tempatnya.
Artinya, Suahasil telah bekerja di bawah dua Menteri Keuangan dengan karakter kebijakan berbeda.
Hubungan profesional Suahasil dengan Purbaya bahkan jauh lebih lama daripada usia pemerintahan Prabowo.
Purbaya tercatat menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010–2014. Suahasil masuk lembaga yang sama pada 2013–2014.
Dengan demikian, keduanya sudah berada dalam forum kebijakan ekonomi nasional yang sama lebih dari satu dekade lalu.
Namun, tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyebut keduanya sebagai sahabat pribadi dekat.
Hubungan yang terdokumentasi adalah hubungan profesional: dua ekonom yang pernah berada dalam Komite Ekonomi Nasional, kemudian bertemu kembali sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.
Kini posisi mereka berganti.
Sang wakil mengambil kursi sang menteri.
“Ini Kelanjutan, Bukan Perubahan”
Sesaat setelah dilantik, Suahasil berusaha meredam dugaan bahwa Kementerian Keuangan akan mengubah arah kebijakan secara drastis.
“Ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa selama ini dirinya juga berada di dalam Kementerian Keuangan.
“Kita akan terus bekerja,” ujarnya.
Pesan tersebut penting bagi pasar.
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat. Posisi itu menyangkut pengelolaan ribuan triliun rupiah APBN, pembiayaan utang pemerintah, pajak, subsidi, hingga persepsi investor terhadap risiko Indonesia.
Pada perdagangan Senin, rupiah ditutup melemah sekitar 0,33 persen ke sekitar Rp17.669 per dolar AS.
IHSG juga mengakhiri perdagangan turun sekitar 0,10 persen pada level 6.534,69 setelah sempat mengalami pergerakan tajam ketika isu reshuffle beredar.
Pergerakan pasar tersebut terjadi bersamaan dengan pergantian menteri, meskipun tidak dapat seluruhnya dikaitkan hanya dengan satu faktor politik.
Suahasil tampaknya memahami betul kebutuhan akan kepastian tersebut.
“Pasar punya logikanya sendiri, silakan saja,” katanya.
Eksperimen yang Berakhir?
Pergantian Purbaya kepada Suahasil akhirnya mempertemukan dua pendekatan dalam satu titik.
Purbaya percaya ekonomi perlu didorong lebih keras. Likuiditas tidak boleh menganggur. Belanja harus bergerak. Kredit harus mengalir. Pertumbuhan yang terlalu lama tertahan di sekitar 5 persen perlu dipecahkan.
Suahasil datang dengan pesan yang berbeda nuansa.
Pertumbuhan tetap diperlukan. Program prioritas Presiden tetap harus didukung. Namun APBN harus sehat, kredibel, dan dipercaya.
Apakah itu berarti eksperimen fiskal Purbaya telah berakhir?
Belum tentu.
Suahasil sendiri mengatakan tidak ada perubahan besar.
Namun, pemilihan seorang teknokrat lama Kementerian Keuangan yang mempunyai sejarah panjang dalam kebijakan fiskal tentu mengirimkan sinyal tersendiri.
Angus Mackintosh, spesialis ASEAN di Aletheia Capital, menilai penunjukan Suahasil dapat membawa proses pengambilan kebijakan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Menurutnya, latar belakang Suahasil sebagai teknokrat yang pernah bekerja di bawah Sri Mulyani menjadi faktor penting.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede juga melihat penunjukan Suahasil membuat risiko transisi lebih kecil karena ia telah memahami penerimaan negara, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal dari dalam.
Namun ujian sesungguhnya bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Ujiannya adalah kebijakan.
Apakah target pertumbuhan tinggi tetap dikejar melalui ekspansi fiskal? Apakah disiplin defisit akan diperketat? Bagaimana hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dan Danantara setelah berbagai gesekan sebelumnya? Dan bagaimana pemerintah membiayai program-program prioritas Presiden tanpa memperbesar keraguan terhadap kesehatan APBN?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan terlihat dalam bulan-bulan mendatang.
Untuk sementara, ada satu adegan yang mungkin paling tepat menggambarkan pergantian tersebut.
Senin siang, Purbaya masih berada di ruang rapat parlemen membicarakan APBN 2027.
Sore harinya, orang yang selama setahun mendampinginya berdiri di Istana Negara dan mengucapkan sumpah sebagai Menteri Keuangan.
Hanya enam hari sebelumnya, Purbaya masih menyebut tahun pertamanya sebagai sebuah “eksperimen” dan meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat.
Eksperimen itu kini harus dilanjutkan orang lain.
Dan untuk pertama kalinya setelah setahun kebijakan fiskal diinjak dengan pedal gas lebih dalam, pemerintah kembali berbicara keras mengenai satu kata yang belakangan semakin mahal nilainya: kepercayaan.