Jember – Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi “alarm” bagi ketahanan energi Kabupaten Jember. Setelah persoalan serupa tercatat terjadi tiga kali, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mendesak Pertamina menyiapkan jalur pasokan alternatif agar hambatan distribusi tidak lagi berujung pada antrean panjang kendaraan dan kepanikan masyarakat.
Gangguan distribusi BBM kali ini terjadi akibat kemacetan berat pada jalur menuju kawasan pelabuhan yang menjadi bagian penting rantai penyaluran bahan bakar. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap Jember, tetapi juga sejumlah daerah lain di Jawa Timur, antara lain Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso hingga Lumajang. Gus Fawait menilai persoalan yang muncul bukan sekadar menyangkut ketersediaan stok, melainkan juga kemampuan sistem distribusi dalam mengantisipasi hambatan di jalur utama.
“Ini sudah ketiga kalinya terjadi di Jember akibat hambatan pada rantai distribusi,” ujar Gus Fawait, Jumat (11/9/2026).
Menurut Gus Fawait, gangguan yang berulang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Pertamina untuk membangun skema distribusi yang lebih adaptif. Ketika tanda-tanda kemacetan atau hambatan pengiriman sudah terlihat, penyaluran BBM menuju daerah yang berpotensi terdampak seharusnya segera dialihkan melalui sumber pasokan lain sebelum stok di tingkat SPBU menipis.
“Kalau sudah terlihat ada kemacetan, seharusnya alokasi pasokan bisa segera dialihkan dari titik lain, seperti Surabaya atau Malang. Jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan dan masyarakat panik,” tegasnya.
Ia menilai Surabaya dan Malang dapat menjadi titik alternatif untuk menopang kebutuhan Jember apabila distribusi dari jalur utama mengalami gangguan. Pola semacam itu dinilai mampu memberikan ruang bagi Pertamina untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus menghindari penumpukan masyarakat di SPBU.
Gus Fawait kemudian mencontohkan penanganan distribusi LPG ketika jalur pasokan dari Banyuwangi terganggu. Menurut dia, pihak Pertamina melalui pengelola wilayah penjualan dapat mengambil langkah cepat dengan mengalihkan sumber suplai dari Surabaya dan Gresik. Langkah tersebut membuat kebutuhan LPG masyarakat Jember tetap dapat terpenuhi meski jalur distribusi dari Banyuwangi mengalami kendala.
“Untuk LPG, ketika jalur Banyuwangi terganggu, suplai bisa cepat dialihkan dari Surabaya dan Gresik. Ini yang kami harapkan juga dilakukan untuk BBM,” jelasnya.
Selain meminta pembenahan pola distribusi, Pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong solusi yang bersifat jangka panjang. Salah satu opsi yang diajukan adalah mengaktifkan kembali depo BBM di wilayah Jember. Keberadaan fasilitas penyimpanan dan distribusi tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan yang berasal dari Depo Banyuwangi.
“Kami mengusulkan reaktivasi depo di Jember agar suplai tidak bergantung penuh pada Depo Banyuwangi,” ucap Gus Fawait.
Menurutnya, reaktivasi depo lokal dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pasokan BBM di Jember. Dengan memiliki dukungan fasilitas distribusi di wilayah sendiri, risiko kekurangan pasokan akibat hambatan pada satu jalur dapat ditekan. Distribusi juga diharapkan lebih fleksibel karena suplai bisa didatangkan dari Surabaya, Malang maupun Gresik ketika jalur utama tidak dapat digunakan secara optimal.
Pemkab Jember berencana membawa persoalan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Gus Fawait memastikan pemerintah daerah akan menyampaikan surat resmi kepada Pertamina Pusat dan pemerintah pusat agar permasalahan distribusi BBM di Jember mendapatkan penanganan yang lebih menyeluruh.
“Jember ini wilayahnya luas, penduduknya juga besar. Karena itu persoalan pasokan BBM harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Besarnya jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingginya mobilitas masyarakat menjadi alasan pemerintah daerah meminta adanya penguatan sistem pasokan. Selain pergerakan warga lokal, Jember juga menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk mahasiswa, sehingga kebutuhan transportasi dan konsumsi BBM relatif tinggi.
Di tengah terganggunya distribusi, Pemkab Jember turut mengambil langkah untuk menekan mobilitas masyarakat. Gus Fawait menginstruksikan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Sementara kegiatan belajar mengajar pada sekolah di bawah Pemkab Jember, Cabang Dinas, maupun Kementerian Agama diarahkan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beraktivitas di jalan sekaligus menekan lonjakan kebutuhan BBM selama proses pemulihan pasokan. Berkurangnya mobilitas masyarakat dinilai turut membantu meredakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU setelah suplai fisik dari Pertamina mulai berangsur pulih.
Penerapan WFH dan PJJ direncanakan berlangsung hingga akhir pekan. Pemerintah daerah berharap distribusi BBM semakin stabil sehingga aktivitas pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan normal pada awal pekan.
Gangguan BBM yang berulang kini menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Pemerintah daerah menilai penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada pemulihan pasokan ketika krisis muncul, tetapi perlu dilanjutkan dengan penguatan jalur distribusi, penyiapan sumber alternatif serta penyediaan infrastruktur penyangga agar masyarakat tidak kembali menghadapi kelangkaan serupa.