Sangatta – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melanjutkan kunjungan kerja lapangan ke Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi dengan warga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Fokus kunjungan kali ini adalah dua lokasi yang warganya dinilai berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Sekretaris TPPS Kutim, Achmad Junaidi B, mengungkapkan bahwa terdapat 10 keluarga di Desa Nehas Liah Bing yang teridentifikasi berisiko stunting. Seluruh keluarga tersebut saat ini dalam penanganan langsung oleh Baznas Kutim. Namun, dari 10 keluarga tersebut, dua di antaranya menjadi perhatian utama karena kondisinya yang sangat memprihatinkan.
“Dua keluarga yang berada di lokasi yang kami kunjungi memang dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujar Junaidi saat memberikan keterangan di sela-sela kunjungan.
Salah satu keluarga yang ditemui tim TPPS tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kondisi ini semakin diperparah dengan risiko tinggi stunting yang mengancam anak-anak dalam keluarga tersebut. Namun, upaya memberikan bantuan langsung terhambat oleh kendala administratif.
“Salah satu keluarga yang kami temui memang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumahnya tidak layak huni, dan kondisi anak-anaknya sangat berisiko mengalami stunting. Sayangnya, kami tidak bisa memberikan program bantuan langsung karena rumah yang mereka tempati bukan milik pribadi, dan keluarga tersebut tidak memiliki kartu keluarga Kutai Timur,” jelas Junaidi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, TPPS Kutim memberikan rekomendasi agar pemerintah setempat, mulai dari ketua RT hingga kepala desa, memfasilitasi pembuatan surat-surat tanah. Langkah ini diperlukan agar keluarga tersebut dapat mengakses program rumah layak huni yang disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kami merekomendasikan agar ketua RT dan kepala desa memfasilitasi pembuatan surat-surat tanahnya, supaya keluarga ini bisa mendapatkan program bangun rumah layak huni dari Perkim,” tambahnya.
Kunjungan kerja TPPS Kutim kali ini didampingi oleh sejumlah pejabat terkait. Di antaranya Plt Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DPPKB) BB Partomuan, Kabid Kesehatan Masyarakat (KS) Ani Saida, serta Plt Kabid Penyuluhan dan Pergerakan, La Beti. Selain itu, rombongan juga dihadiri oleh anggota TPPS Kabupaten dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Mupika).
Menurut Junaidi, Desa Nehas Liah Bing dipilih sebagai fokus perhatian karena lokasinya yang berada di daerah pinggiran. Wilayah ini dinilai lebih membutuhkan program-program penanganan stunting dibandingkan daerah perkotaan.
“Dari data yang ada, hampir seluruh daerah kota sudah mengalami masalah stunting. Namun, banyak di antaranya disebabkan oleh ketidakikutsertaan dalam program keluarga berencana. Sementara itu, daerah pinggiran seperti Muara Wahau memang sangat membutuhkan program-program penanganan stunting,” jelasnya.
Junaidi menambahkan bahwa penanganan stunting di wilayah pinggiran membutuhkan pendekatan yang lebih intensif. Hal ini karena tantangan geografis dan sosial ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Oleh karena itu, TPPS Kutim berupaya memastikan program intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kunjungan TPPS Kutim ini juga diharapkan mampu membuka jalan bagi sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa untuk lebih proaktif dalam menangani masalah stunting.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga pola makan bergizi, akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang baik. Program-program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting secara mandiri.
Dengan adanya rekomendasi yang disampaikan oleh TPPS, diharapkan keluarga yang berada dalam kondisi memprihatinkan dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, program-program lain seperti penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, dan edukasi keluarga juga akan terus digalakkan.
“Kami berharap kunjungan ini bisa memberikan dampak positif dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Muara Wahau,” tutup Junaidi.
Masalah stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Melalui upaya seperti kunjungan kerja TPPS dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.