Sangatta – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur kembali dipertegas melalui langkah kolaboratif lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggandeng PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Wisma Raya PT KPC, Selasa (23/12/2025) pagi. Forum ini menjadi ruang strategis menyatukan data, program, dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.
Rapat tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga mitra lapangan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur, Achmad Junaidi, tampil sebagai pemateri utama dengan memaparkan kondisi terkini stunting di Kutai Timur berdasarkan data yang terverifikasi. Paparan ini menjadi fondasi penting dalam menyusun intervensi yang lebih terarah dan berdampak.
Dalam pemaparannya, Junaidi menjelaskan bahwa prevalensi stunting balita di Kutai Timur sempat menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Angka stunting berhasil ditekan dari 39,7 persen pada 2019 menjadi 24,7 persen pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan kembali hingga 29 persen. “Alhamdulillah, berdasarkan data 2024, kita mampu menurunkannya lagi sebesar 2,1 persen menjadi 26,9 persen,” ujar Junaidi.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi dan memerlukan penguatan intervensi secara berkelanjutan. Data Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Semester I 2024 mencatat prevalensi stunting sebesar 15 persen. Angka ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus terus digencarkan dengan pendekatan yang lebih masif dan terintegrasi.
Untuk mempertajam sasaran, DPPKB Kutai Timur telah memetakan sebanyak 63.101 keluarga yang masuk kategori Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang tersebar di 18 kecamatan. Berdasarkan data SIGA Semester II 2024, profil risiko keluarga dianalisis secara rinci, mencakup tingkat kesejahteraan keluarga, akses terhadap air minum layak dan sanitasi, hingga faktor “4 Terlalu” pada Pasangan Usia Subur (PUS), yakni terlalu muda, terlalu tua, jarak kelahiran terlalu dekat, dan jumlah anak terlalu banyak.
“Fokus kita adalah intervensi yang tepat sasaran. Untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, intervensinya berupa pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta penguatan UMKM. Sementara untuk persoalan sanitasi, kita dorong pembangunan akses air bersih dan jamban sehat,” papar Junaidi.
Intervensi juga diarahkan pada kelompok rentan seperti baduta dan balita melalui kegiatan Posyandu rutin, pemberian makanan tambahan (PMT), stimulasi tumbuh kembang, serta penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Bagi PUS, intervensi difokuskan pada edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana yang mudah diakses, serta pendampingan calon pengantin dan ibu hamil melalui berbagai program, termasuk pemanfaatan aplikasi CATIN.
Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak. Kehadiran PT Kaltim Prima Coal sebagai mitra strategis dinilai mampu memperkuat daya jangkau intervensi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sinergi dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan sektor swasta diharapkan dapat memperluas dampak program hingga ke tingkat keluarga.
“Penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan data yang akurat dan intervensi kolaboratif, kita optimistis target penurunan stunting dapat dicapai demi mewujudkan generasi Kutai Timur yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutup Achmad Junaidi.