Agam – Teriakan permintaan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional atas tragedi banjir bandang dan longsor di Sumatera kian nyaring. Deretan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa yang terus bertambah di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, menjadi alasan kuat bagi sejumlah wakil rakyat untuk mendesak langkah luar biasa dari pusat.
Anggota DPR asal Sumatera Barat, Mulyadi, menyuarakan desakan agar pemerintah pusat segera menyatakan status darurat bencana nasional. Menurutnya, musibah di ketiga provinsi tersebut telah menyebabkan kehancuran yang tidak hanya melumpuhkan daerah, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
“Desakan ini disampaikan melihat tingginya tingkat kerusakan serta jumlah korban terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ujar Mulyadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kondisi lapangan telah memenuhi kriteria penetapan bencana nasional, termasuk kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, dan skala gangguan terhadap kehidupan masyarakat.
“Penetapan status ini akan memudahkan proses koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi wilayah terdampak,” tegasnya.
Mulyadi juga menjelaskan bahwa dengan status nasional, pemerintah pusat memiliki dasar hukum dan logistik yang lebih kuat untuk mengerahkan bantuan secara maksimal, termasuk personel SAR, relawan, pendanaan, hingga pengiriman logistik ke daerah terdampak.
Desakan serupa datang dari anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang menilai dampak kerusakan akibat bencana telah membuat roda kehidupan warga lumpuh total. Ia menyebut banyak akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara, terputus akibat bencana.
“Skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara,” ungkap Irman Gusman.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mampu mengatasi bencana ini tanpa keterlibatan penuh pemerintah pusat. Ia menyebut perlu intervensi nasional agar pemulihan bisa berjalan cepat dan terkoordinasi.
Dengan berbagai tekanan dan seruan ini, publik kini menanti langkah tegas pemerintah pusat untuk menyelamatkan jutaan warga di Sumatera yang tengah menghadapi situasi darurat kemanusiaan.