Jakarta – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perencanaan berbasis potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) dalam penyiapan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangkaian kegiatan di Jakarta pada 21–25 Oktober 2026.
Dalam penandatanganan tersebut, FPIK UB diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, Dr. Fuad, S.Pi., M.T.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan dukungan akademik dan penelitian dalam proses perencanaan pembangunan kawasan pesisir.
Melalui keahlian multidisipliner di bidang perikanan dan kelautan, FPIK UB diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi mengenai potensi perikanan, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan masyarakat pada calon lokasi pembangunan.
Penyiapan Kampung Nelayan Merah Putih memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aktivitas penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan, pemasaran, hingga ketersediaan fasilitas pendukung.
Pemahaman terhadap kondisi tersebut menjadi dasar penting agar pembangunan yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga mampu menunjang produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan masyarakat setempat.
Selain mendukung penyiapan calon lokasi KNMP, kerja sama ini juga berkaitan dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Pengelolaan kegiatan penangkapan ikan membutuhkan dukungan data dan kajian ilmiah agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, kepentingan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha nelayan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketersediaan sumber daya ikan.
Rangkaian kegiatan di Jakarta turut mencakup pembahasan rencana anggaran dan persiapan kontrak untuk mendukung pelaksanaan penyiapan calon lokasi KNMP Tahun 2027.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan program melalui perencanaan kerja dan kebutuhan pembiayaan yang lebih terarah.
Kolaborasi KKP dan FPIK UB ini membawa semangat bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar slogan.
Perencanaan yang didukung data, kajian akademik, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat diharapkan dapat membuka peluang pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat perekonomian keluarga nelayan.
Upaya tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDG) 1: Tanpa Kemiskinan dan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui penguatan penghidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab juga merepresentasikan SDG 14: Ekosistem Lautan, yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya dan ekosistem perairan.
Sementara itu, kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi wujud nyata SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, melalui sinergi keahlian akademik dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Melalui kerja sama ini, FPIK UB memperkuat perannya dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat pesisir.
Dukungan akademik dalam penyiapan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027 diharapkan dapat membantu mewujudkan kawasan nelayan yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejahtera, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan.