Sangatta – Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Padliyansyah, menegaskan pentingnya membaca ulang sejarah masuknya Islam ke Kutai Timur secara lebih utuh dan kritis. Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Sejarah Islam di Kutai Timur yang digelar Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim di Masjid Agung Al Faruq Sangatta, Senin (17/11/2025).
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi, di antaranya Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Kaltim Maksum Arif, S.H.I, dosen dan peneliti STAI Sangatta Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H, serta Yakub Fadillah, S.IP sebagai pembicara. Namun, rangkaian materi yang disampaikan Padliyansyah menjadi salah satu fokus utama, karena memetakan kembali jejak Islam di Kutai Timur dengan mengaitkannya pada konteks perdagangan, politik, dan dinamika sosial di masa lampau.
Islam Masuk Kutai: “Belakangan, Tapi Sarat Jejaring”
Padliyansyah menyebut bahwa Islam justru masuk ke wilayah Kutai relatif belakangan jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar lain di Nusantara. Meski demikian, prosesnya justru menunjukkan betapa kuatnya jaringan niaga dan politik kala itu.
“Berdasarkan sejarah, Islam masuk ke Kutai termasuk belakangan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Tapi kita tidak bisa melihatnya sebagai keterlambatan, melainkan sebagai hasil pertemuan berbagai arus perdagangan dan kekuatan politik di kawasan timur Nusantara,” ujar Padliyansyah di hadapan peserta seminar.
Ia menekankan teori perniagaan sebagai salah satu pintu masuk utama Islam di Kutai. Para pedagang dari tanah Bugis, Jawa, dan Banjar (Kalimantan Selatan) menjadi aktor penting penyebaran Islam di sepanjang pesisir dan alur sungai. Posisi Kutai yang berada di antara dua kekuatan besar — wilayah Bulungan dan Tidung di utara yang bersekutu dengan Kesultanan Sulu, serta Kerajaan Paser dan Banjar di selatan yang memiliki kedekatan dengan Demak — membuatnya menjadi simpul strategis penyebaran Islam.
“Dua imperium Nusantara di utara dan selatan ini sama-sama menjadi jangkar geopolitik penyebaran Islam. Kutai berada di tengah-tengah, sehingga wajar jika arus dakwah, perdagangan, dan budaya bertemu dan berkelindan di sini,” jelasnya.
Jejak Para Ulama dan Sungai Mahakam
Padliyansyah juga mengulas bagaimana dinamika politik dan keagamaan di luar Kutai ikut membentuk jalan masuk Islam ke kawasan ini. Ia menyinggung riwayat Kerajaan Tanete di Sulawesi Selatan yang pernah meminta bantuan Sultan Aceh untuk meredakan perbedaan keyakinan di wilayahnya.
Dari situ, Sultan Aceh mengutus tiga ulama besar: Abdullah Makmur (Datuk Ribandang), Sulaiman (Datuk Ri Pattimang), dan Abdul Jawad (Datuk Ritiro). Merujuk pemberitaan Republika (9 April 2024), sebelum berangkat ke Tanete, para ulama ini terlebih dahulu bertemu dengan Datuk Tunggang Parangan di Gresik.
“Mereka berhasil mendamaikan perselisihan di Tanete, kemudian melanjutkan perjalanan dakwah ke wilayah timur, termasuk Kutai Kartanegara. Di titik inilah kita melihat bagaimana jaringan ulama dan kesultanan saling terhubung,” tutur Padliyansyah.
Namun, ketika rombongan dakwah itu tiba di muara Sungai Mahakam, mereka mendapat kabar bahwa masyarakat Gowa, Makassar, kembali pada ajaran nenek moyang. Datuk Ribandang kemudian kembali ke Makassar untuk kembali menguatkan ajaran Islam hingga wafat di sana, sementara Datuk Tunggang Parangan melanjutkan dakwah di bantaran Sungai Mahakam, tepatnya di kawasan Tepian Batu.
“Ini menegaskan bahwa Sungai Mahakam bukan sekadar jalur transportasi, tapi juga koridor dakwah. Dari sungai inilah Islam menyebar ke kampung-kampung di sepanjang alirannya,” kata Padliyansyah.
Petinggi Kampung, Perpanjangan Tangan Kesultanan
Dalam struktur sosial Kesultanan Kutai, setiap kampung dipimpin oleh seorang petinggi. Menurut Padliyansyah, peran petinggi bukan hanya administratif, tetapi juga simbol kehadiran kesultanan sekaligus corong dakwah Islam di tingkat kampung.
“Setiap kampung di Kesultanan Kutai memiliki kepala kampung yang disebut petinggi. Mereka bukan hanya menjalankan urusan pemerintahan, tapi juga menjadi kepanjangan tangan sultan dalam penyebaran Islam,” paparnya.
Karena Islam banyak masuk melalui jalur niaga, wilayah Kutai Timur yang memiliki garis pantai terpanjang di Kutai Raya pun menunjukkan jejak penyebaran yang sangat kaya. Bukan hanya Islam, tetapi juga agama lain yang masuk lewat jalur pelabuhan, persinggahan kapal, dan jalur darat di pesisir.
Sangkulirang, Tsunami 1921 dan Hijrah Kampung
Sebagai contoh konkret, Padliyansyah menyoroti kawasan Sangkulirang, khususnya Kampung Godang. Pada awal 1900-an, Kesultanan menugaskan seorang petinggi bernama Mas Patih Abdul Manap untuk memimpin wilayah tersebut.
Mengutip laporan Pusaran Media tanggal 14 Mei 1921, ia menyebut adanya peristiwa gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang mengakibatkan tsunami di kawasan itu. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan perpindahan penduduk dari Kampung Godang ke Pulau Sengkuang (Sangkulirang) yang kemudian diberi nama Banua Baru (Kampung Baru).
“Tidak ada catatan yang secara eksplisit menyebut bahwa perpindahan kampung itu karena tsunami. Tapi jika kita hubungkan dengan bencana yang terjadi pada tahun yang sama, faktor keamanan dan keselamatan sangat mungkin menjadi latar belakang perpindahan tersebut,” jelas Padliyansyah.
Menurutnya, kisah ini menunjukkan bagaimana bencana alam, kebijakan politik, dan penguatan komunitas muslim saling berkaitan dalam sejarah terbentuknya kampung-kampung di Kutai Timur.
Peta Situs Jejak Islam: Dari Makam Habib hingga Masjid Raya
Pada sesi berikutnya, Padliyansyah memaparkan daftar situs yang menjadi jejak penting peradaban Islam di Kutai Timur. Di antaranya:
- Makam Habib Senumpak di Sangkulirang
- Makam para Habib di Sekrat, Bengalon
- Makam Habib di Kampung Kajang, yang menurut cerita masyarakat dulu memiliki mushola dan jejak permukiman tua
- Masjid Raya Sangkulirang
- Masjid Raya At-Taubah Sangatta Selatan
Selain itu, ia menegaskan bahwa hampir seluruh kampung Kutai di masa lalu dapat disebut sebagai kampung muslim, misalnya Tepian Langsat, Kampung Godang, Keraitan, Kerayaan, Muara Bengkal, Muara Ancalong, dan lain-lain.
“Kalau kita menyebut kampung-kampung Kutai, pada dasarnya kita sedang bicara tentang kampung-kampung muslim. Pengaruh kesultanan menjadikan Islam bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga fondasi sosial, budaya, dan tata nilai di masyarakat,” tegasnya.
Menghubungkan Sejarah dengan Kebijakan Kebudayaan
Di hadapan para dosen, peneliti, dan tokoh ormas Islam yang hadir, Padliyansyah menegaskan bahwa semua kajian historis ini bukan sekadar romantisme masa lalu. Bagi Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, peta sejarah Islam di Kutai Timur harus menjadi rujukan dalam perumusan program pendidikan dan kebudayaan ke depan.
“Kalau kita ingin generasi muda memiliki identitas yang kuat, kita harus mampu bercerita tentang sejarah mereka sendiri. Jejak Islam di Kutai Timur ini harus diangkat, diajarkan, dan dihidupkan kembali dalam ruang-ruang edukasi dan budaya,” ujarnya.
Ia berharap, seminar seperti ini dapat menjadi awal dari gerakan yang lebih luas: penelitian lapangan, pendokumentasian situs bersejarah, hingga integrasi materi lokal dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.
“Sejarah Islam di Kutai Timur bukan milik peneliti saja, tapi juga milik para pelajar, guru, dan masyarakat. Tugas kami di Bidang Kebudayaan adalah menjembatani, agar ilmu dari kampus dan temuan di lapangan bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami,” pungkas Padliyansyah. (ADV).