Sangatta – Seperti simpul baru yang mengikat visi bersama, Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Masterplan Pendidikan Kutai Timur 2026–2030 kembali menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dalam menata arah transformasi pendidikan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Jumat (21/11/2025) tersebut menjadi momentum pemantapan strategi lintas sektor untuk menentukan langkah pembangunan pendidikan lima tahun mendatang.
FGD yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim itu menghadirkan unsur Komisi D DPRD Kutim, akademisi, serta perwakilan perusahaan swasta. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, dalam paparannya menekankan bahwa masterplan harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RPCMP Kampung Tenggara Timur. Menurutnya, 10 dari 50 program unggulan Pemkab Kutai Timur berada di lingkup Disdikbud sehingga penyusunan arah kebijakan harus dilakukan secara terukur.
“Masterplan ini kita inginkan selaras dengan pencapaian 15 SPM. Ini adalah standar minimal yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Mulyono.
Ia menjelaskan bahwa ada tiga indikator utama yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan pendidikan, yakni pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan perangkat pendidikan, serta kemampuan mereplikasi program efektif yang sudah berjalan. Ketiganya, kata Mulyono, merupakan dasar bagi Disdikbud dalam memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan secara nyata dan berdampak.
Selain membahas capaian internal, Mulyono juga menyinggung pentingnya peran sektor swasta melalui dukungan CSR. Selama ini, perusahaan-perusahaan seperti PT KPC, PT GAM, dan PT ITX telah memberikan kontribusi di berbagai bidang. Namun, ia berharap mekanisme CSR ke depan dapat lebih terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan daerah.
“Silakan perusahaan mau ambil peran yang mana. CSR ini harus punya daya pengaruh besar untuk pencapaian program khususnya di bidang pendidikan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mulyono turut menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kutim yang hadir untuk memperkuat sinergi kebijakan. Ia menilai bahwa dukungan pokok pikiran (pokir) DPRD sangat membantu percepatan penyusunan masterplan, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang membutuhkan kerja sama lebih erat antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sangat berterima kasih. Kehadiran Bapak-Bapak DPRD memberi penghargaan dan penguatan bagi kami. Ke depan, komunikasi dan koordinasi akan kami aktifkan kembali agar program bisa saling mendukung,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya telah menyepakati optimalisasi dukungan pokir bagi sektor pendidikan, sebuah langkah yang menurutnya membuka peluang bagi munculnya program-program baru yang lebih relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Melibatkan akademisi dari UMJ dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, FGD ini diharapkan menghasilkan dokumen masterplan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, pendidikan Kutai Timur diharapkan mampu menjawab tantangan dan memperkuat kualitas layanan pada periode 2026–2030.(ADV).