Sangatta – Sebanyak 43 penyuluh Keluarga Berencana (KB) dari berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkumpul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyuluh KB yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim. Acara yang berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (26/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024), di ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria Sangatta, menjadi momentum penting bagi para penyuluh untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya Rakor sebagai upaya memperkuat koordinasi antara para penyuluh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penyuluh KB yang merupakan pegawai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bukanlah bagian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, sehingga penting untuk memastikan mereka memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Koordinasi adalah kunci keberhasilan di lapangan. Kami perlu memastikan bahwa setiap penyuluh memahami tupoksi mereka, baik yang berhubungan dengan pusat maupun daerah,” ujar Achmad Junaidi yang didampingi oleh Plt Sekretaris Mustika, Pejabat Fungsional, dan para kepala bidang di DPPKB Kutim.
Pentingnya Rencana Tindak Lanjut yang Jelas
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Junaidi juga meminta para penyuluh KB untuk menyusun rencana tindak lanjut yang jelas. Hal ini bertujuan agar program kerja yang sudah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran.
“Asas manfaat dari kerja penyuluh di lapangan harus menjadi prioritas. Kami yang memiliki komando bertanggung jawab penuh untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, tanpa koordinasi yang solid, keberhasilan program penyuluhan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pusat dan daerah harus terus dijaga, agar berbagai tantangan di lapangan dapat diatasi bersama.
Dukungan Fasilitas dan Kebijakan Kesejahteraan
Salah satu hal yang menarik dalam Rakor kali ini adalah pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan para penyuluh. DPPKB Kutim tengah merencanakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan tunjangan transportasi tambahan dan subsidi silang, yang diharapkan bisa terwujud pada tahun 2025.
“Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih baik, selama sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Achmad.
Sebagai bentuk dukungan nyata, DPPKB Kutim sebelumnya juga telah menyediakan berbagai fasilitas seperti kendaraan motor, laptop, dan modem internet untuk menunjang kinerja para penyuluh. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan para penyuluh bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lapangan.
Harapan untuk Penyuluh KB Kutim
Achmad Junaidi menutup Rakor dengan harapan besar bahwa kegiatan ini dapat memperkuat kerjasama dan komitmen para penyuluh KB dalam menjalankan tugas mereka. Ia percaya, dengan dukungan yang tepat dan koordinasi yang baik, kinerja para penyuluh akan semakin maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat Kutim, terutama dalam mewujudkan program Keluarga Berencana yang berkelanjutan.
“Dengan dukungan yang tepat, penyuluh KB dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semoga rakor ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas kerja penyuluh di lapangan,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh narasumber dari perwakilan BKKBN Kaltim, Mustain Adnan dan Ni Nyoman Laksmi Puspalingga, yang turut memberikan masukan dan arahan mengenai kebijakan nasional yang berkaitan dengan program KB di Kutim.
Rakor ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program Keluarga Berencana dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh BKKBN.