Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Dengan nilai kapitalisasi pasar gabungan mencapai sekitar Rp1.100 triliun, bank-bank pelat merah dinilai tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga instrumen penting dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin pertemuan bersama jajaran komisaris dan direksi Himbara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pertemuan itu membahas peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan program-program pemerintah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan kapitalisasi pasar seluruh bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia.
“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalisasi di bursa. Kemudian BRI sedikit di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih Rp1.100 triliun yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” ujar Rosan Roeslani usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/26).
Besarnya nilai tersebut, menurut Rosan, menunjukkan posisi penting bank-bank milik negara dalam menopang perekonomian nasional. Karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan agar keberadaan Himbara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial maupun korporasi,” kata Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (18/6/26).
Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih merata akan memperkuat pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor tersebut selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar.
Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Himbara diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan pemerintah tanpa mengabaikan tata kelola yang sehat.
“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” ujar Rosan usai menerima arahan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/26).
Selain membahas sektor perbankan, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan harga minyak dunia yang saat ini berada di bawah 80 dolar AS per barel. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian nasional.
“Harga minyak juga tadi disampaikan sudah menurun di bawah 80 dolar AS dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita,” kata Rosan di Jakarta, Kamis (18/6/26).
Rosan menambahkan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kemandirian ekonomi nasional. Konsep ekonomi berdikari yang selama ini menjadi salah satu visi pemerintah memerlukan dukungan kuat dari sektor perbankan, khususnya Himbara.
“Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara,” ujar Rosan Roeslani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/26).
Dengan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp1.100 triliun, Himbara memegang peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga kinerja bisnis, tetapi juga memastikan keberadaan bank-bank milik negara mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendukung cita-cita Indonesia yang lebih mandiri secara ekonomi.