Banyuwangi – Penerangan jalan yang baik bukan sekadar soal cahaya di malam hari, tetapi juga menyangkut tata kelola anggaran yang tepat dan pelayanan publik yang optimal. Berangkat dari semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan pembenahan terhadap sistem Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui percepatan proses taksasi bersama PLN Banyuwangi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) Banyuwangi dengan PLN Banyuwangi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DPUCKPP Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, SE, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tata Ruang, Mulyadi.
Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memperbarui sekaligus memvalidasi data LPJU yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan daya listrik serta biaya operasional penerangan jalan secara lebih tepat.
Melalui proses taksasi, pemerintah daerah bersama PLN melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap jumlah titik lampu penerangan jalan yang terpasang. Selain itu, jenis lampu yang digunakan, kapasitas daya listrik, serta kondisi aktual di lapangan turut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pengeluaran daerah untuk sektor penerangan jalan dapat lebih terkendali dan terhindar dari ketidaksesuaian data.
Kepala DPUCKPP Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan LPJU yang lebih efektif. Oleh karena itu, sinergi dengan PLN Banyuwangi menjadi bagian penting untuk menghadirkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah berharap sistem penerangan jalan di Banyuwangi semakin tertata dengan baik. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, upaya tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah.
Pendataan yang lebih akurat akan mempermudah pemerintah dalam menentukan kebutuhan daya listrik yang sesuai, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan terkait pengembangan dan pemeliharaan LPJU di masa mendatang.
Efisiensi anggaran yang diperoleh dari penataan sistem penerangan jalan ini nantinya dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program pembangunan lainnya. Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Sinergi antara DPUCKPP Banyuwangi dan PLN Banyuwangi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan sistem penerangan jalan yang andal, hemat energi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Keberadaan LPJU yang berfungsi optimal tidak hanya mendukung kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berkontribusi terhadap aspek keselamatan dan keamanan lingkungan.
Dengan percepatan taksasi LPJU tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap tata kelola penerangan jalan semakin modern dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju.