Bondowoso – Rencana pelantikan pejabat baru di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus ditunda karena alasan administratif. Ketiga posisi strategis tersebut, yakni Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa penundaan itu tidak ada kaitannya dengan tarik ulur politik atau kepentingan tertentu. Ia memastikan seluruh proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah berjalan secara profesional dan transparan.
“Mutasi dan promosi itu hal yang wajar dalam birokrasi. Tidak boleh ada anggapan bahwa OPD tertentu lebih menjanjikan, sedangkan yang lain adalah bentuk hukuman. Semua perangkat daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Fathur Rozi, Senin (6/10/2025).
Menurut Fathur, pergeseran pejabat eselon II yang telah dilakukan beberapa waktu lalu merupakan tahap awal dari rencana besar penataan struktur birokrasi di Bondowoso. Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah menyiapkan pemetaan jabatan untuk eselon III dan IV yang akan segera diajukan kepada Tim Penilai Kinerja (TPK), Bupati, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Tiga OPD tersebut memang membutuhkan izin khusus dari Kemendagri. Kami memilih menunggu agar pelantikan bisa dilakukan secara bersamaan setelah semua persyaratan terpenuhi,” tambahnya.
Dari total 20 jabatan eselon II yang ada di Bondowoso, sebanyak tujuh posisi telah mengalami rotasi. Sementara sisanya akan segera menyusul setelah surat izin resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.
Sekda menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat proses pelantikan agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal. Ia juga memastikan bahwa seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan tinggi pratama akan digelar pada tahun ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola birokrasi yang akuntabel.
“Anggarannya sudah kami siapkan untuk 12 OPD. Besok saya dijadwalkan ke Kemendagri untuk membahas rencana open bidding itu,” jelas Fathur Rozi.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mutasi jabatan di Bondowoso bukanlah ajang politik atau balas jasa, melainkan upaya memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara. “Yang kami lakukan murni demi mempercepat pelayanan publik dan menata birokrasi agar lebih efisien dan merata,” pungkasnya.