Mojokerto – Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan H. Muhammad Al Barra (Gus Barra) dinilai membawa warna baru dalam reformasi birokrasi. Tak seperti langkah cepat yang terburu-buru, kebijakan mutasi, rotasi, dan rencana seleksi terbuka (selter) justru dinilai sebagai proses berjenjang yang konsisten dalam menata sistem pemerintahan berbasis meritokrasi.
Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik, H. Moedjito, yang menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat manajemen talenta ASN. Ia menyebut bahwa seluruh proses berjalan dalam kerangka yang sistematis dan tidak bersifat reaktif.
“Salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan dengan mutasi atau rotasi dalam birokrasi. Mutasi maupun rotasi yang telah digelar, serta selter yang segera dilaksanakan, merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, pelaksanaan, dan pengawasan berkelanjutan dari seluruh tingkatan pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah periode mutasi yang sudah dilaksanakan menunjukkan perencanaan matang dan relevan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
“Beberapa periode mutasi yang dijalankan Gus Barra sudah bagus urutannya, relevansinya ada, programnya berkelanjutan, dan sesuai koridor manajemen talenta ASN. Artinya, ada penyegaran di setiap OPD untuk memeratakan sumber daya manusia dan memastikan kesiapan OPD mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta untuk menyukseskan Catur Adipraya Mubarok,” jelasnya.
Namun demikian, Moedjito menyoroti tiga jabatan eselon II yang hingga kini belum terisi, yakni di Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, serta Dinas PUPR. Ia menilai kekosongan ini bukan karena kelambanan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam mencari figur terbaik.
“Ini langkah yang tidak gegabah. Ketiga dinas itu strategis dan harus diisi pejabat yang kompeten, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia pun menekankan perlunya perubahan pandangan terhadap Dinas Arsip dan Perpustakaan, yang selama ini dianggap sebagai tempat ‘buangan’.
“Perpustakaan bukan lagi menjadi tempat pembuangan pejabat, tetapi punya hal yang baik sebagai ibadah keilmuan, untuk memberikan pencerahan, untuk media dakwah. Sudah saatnya menjadi OPD yang berkemampuan memberikan pencerahan kepada publik,” tuturnya.
Sementara itu, untuk posisi pimpinan di Dinas Pendidikan dan PUPR, ia menegaskan pentingnya adanya pemimpin yang memiliki visi strategis dan peta jalan pembangunan yang jelas.
“Calon kepala dinas Pendidikan dan PUPR harus punya masterplan bagaimana membangun Mojokerto yang kuat dan baik dalam sistem,” katanya.
Rencana pelaksanaan seleksi terbuka (selter), lanjut Moedjito, merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang transparan dan berbasis kinerja. Ia menyebut mekanisme ini melengkapi proses mutasi dan rotasi, sebagai strategi menyebarkan pengalaman antar-OPD dan mendorong pembelajaran lintas sektor.
“Gus Barra telah melakukan penataan reformasi birokrasi yang tepat: terstruktur, berjenjang, dan berorientasi pada penguatan layanan publik,” pungkasnya.
Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan profesional di Mojokerto, sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.