Jakarta – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan seruannya agar aksi buruh yang akan digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025) berlangsung damai tanpa kericuhan. Pernyataan ini ia sampaikan melalui unggahan akun Instagram resminya pada Selasa (26/8/2025), hanya dua hari sebelum ribuan buruh turun ke jalan.
Dalam unggahannya, Partai Buruh menekankan sejumlah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Di antaranya adalah penghentian praktik outsourcing dan penolakan upah murah, pembentukan satgas khusus untuk menangani pemutusan hubungan kerja (PHK), serta reformasi perpajakan buruh yang meliputi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, hingga penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
“Aksi ini adalah bentuk perjuangan kelas pekerja. Tapi ingat, perjuangan tidak boleh berubah menjadi kericuhan. Ayo kita buktikan bahwa buruh bisa menyuarakan aspirasi dengan damai,” kata Said Iqbal dalam keterangan resminya pada
Selain itu, tuntutan lain yang diusung adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi, serta revisi sistem pemilu menuju 2029 agar lebih berpihak pada rakyat pekerja.
Berbagai poster digital yang diunggah Partai Buruh pada Rabu (27/8/2025) menegaskan pesan yang sama. Visual-visual tersebut menampilkan tuntutan inti, mulai dari “Hapus Pajak Pesangon”, “Segera Bentuk Satgas PHK”, hingga “Naikkan PTKP Buruh Rp7,5 Juta/Bulan”. Pesan kampanye itu dibarengi kritik keras seperti “PHK bukan bencana alam, ada aktor, ada alasan” dan “Pesangon itu uang duka karena kehilangan kerja, masa uang duka pun dipajaki?”.
Para pengurus Partai Buruh menilai, isu-isu yang diangkat ini bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan masalah mendasar yang dihadapi jutaan pekerja di Indonesia.
“Kami tidak ingin aksi ini hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa hasil. Aksi damai ini harus jadi momentum agar pemerintah dan DPR benar-benar mendengar jeritan buruh,” tambah Said Iqbal dalam postingan @partaiburuh pada (26/8/2025).
Dengan konsolidasi yang terus digencarkan, Partai Buruh berharap ribuan massa buruh dari berbagai daerah akan memadati kawasan Senayan. Mereka berjanji menjaga ketertiban, sambil mendesak pemerintah segera memenuhi enam poin utama tuntutan aksi.
Aksi damai ini diharapkan menjadi jalan kompromi antara suara buruh dan kebijakan negara, tanpa harus menimbulkan konflik di jalanan.