Banyuwangi – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan Segar Muncar, Banyuwangi, Jumat (10/7/2026), dimanfaatkan para nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari rumitnya proses perizinan kapal dan alat tangkap hingga keterbatasan kapasitas Pelabuhan Muncar yang dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi aktivitas nelayan.
Dalam dialog bersama Wapres, perwakilan nelayan Muncar, Umar, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan adalah banyaknya persyaratan administrasi untuk mengurus perizinan alat tangkap. Menurutnya, prosedur yang harus dilalui masih terlalu rumit sehingga menyulitkan nelayan kecil.
“Di sini nelayan dihadapkan dengan persoalan perizinan alat tangkap yang banyak sekali. Ada sekitar 13 item. Saya rasa tidak semua nelayan Muncar bisa mengurusi. Jadi perlu ada penyederhanaan surat izin Bapak Wapres,” ujar Umar.
Selain persoalan administrasi, nelayan juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi Pelabuhan Muncar. Saat ini terdapat sekitar 191 kapal nelayan berukuran rata-rata 20 hingga 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi dari kawasan tersebut. Namun kapasitas pelabuhan dinilai tidak lagi memadai sehingga kapal-kapal sering harus mengantre untuk bersandar ketika kembali dari melaut.
Menurut Umar, kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga berdampak pada efisiensi operasional para nelayan.
“Pelabuhan hanya mampu menampung sebagian kecil kapal. Saat kapal datang bersamaan setelah melaut, antrean sandar sering terjadi. Karena itu kami berharap ada reklamasi maupun revitalisasi pelabuhan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan seluruh usulan nelayan telah menjadi perhatian pemerintah. Ia memastikan berbagai persoalan yang disampaikan akan segera dilaporkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
Menurut Gibran, meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat nelayan tetap menjadi prioritas yang harus dicarikan solusi.
“Nanti akan segera kami laporkan ke pimpinan kami, yakni Bapak Presiden,” ujar Gibran.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengoordinasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyederhanaan perizinan kapal nelayan, pengerukan sedimentasi akibat pendangkalan Pelabuhan Muncar, pembangunan pemecah ombak, revitalisasi kawasan pelabuhan, hingga perbaikan akses jalan menuju kawasan perikanan.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Muncar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat sektor perikanan daerah.
“Nanti saya akan berkoordinasi terus dengan Bu Gubernur dan Ibu Bupati agar persoalan yang disampaikan bapak-ibu nelayan bisa kami selesaikan satu per satu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyerahkan bantuan sebanyak 320 unit cooler box kepada nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan selama proses distribusi. Ia juga menyempatkan diri membeli sejumlah hasil tangkapan yang dijual pedagang di kawasan TPI Muncar sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden sekaligus perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan Muncar. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program yang direncanakan dapat segera direalisasikan.
“Matur nuwun Bapak Wakil Presiden atas kehadirannya di Banyuwangi dan bertemu dengan masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan ini bisa terwujud,” ujar Ipuk.