Banyuwangi – Langkah menuju tata kelola pangan yang semakin modern kembali ditorehkan Kabupaten Banyuwangi. Daerah di ujung timur Pulau Jawa itu resmi ditunjuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai proyek percontohan pengembangan Dashboard Rice Journey, sebuah sistem digital yang dirancang menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis pemerintah dalam sektor perberasan nasional. Penunjukan ini menjadi sinyal bahwa transformasi digital kini menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan Indonesia.
Penunjukan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso, saat rapat koordinasi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Senin (6/7/2026). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target Indeks Ketahanan Pangan Nasional dalam RPJMN 2025–2029, yakni meningkatkan nilai indeks dari 73 menjadi 82 pada 2029 melalui pemanfaatan sistem pendukung keputusan berbasis data yang cepat, akurat, dan diperbarui secara waktu nyata.
“Dashboard ini akan menjadi alat bantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait beras secara cepat, tepat, dan berbasis data,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, Dashboard Rice Journey tidak hanya menyajikan informasi mengenai produksi dan ketersediaan beras. Sistem tersebut juga dikembangkan untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi persoalan pangan, seperti penurunan hasil panen, kenaikan harga, hingga risiko kelangkaan beras di berbagai wilayah. Selain itu, dashboard mampu memetakan penyebab permasalahan berdasarkan faktor produksi, stok, penggilingan padi (RMU), distribusi, logistik dan BBM, kondisi cuaca, hingga dinamika perilaku pasar.
Lebih lanjut, teknologi ini dirancang memiliki kemampuan menganalisis hubungan sebab-akibat dari setiap persoalan yang muncul. Sistem juga dapat melakukan simulasi berbagai opsi kebijakan sehingga pemerintah memperoleh rekomendasi intervensi yang paling efektif, lengkap dengan pihak-pihak yang perlu terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pangan diharapkan menjadi lebih terukur, responsif, dan berbasis bukti.
Pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi pengembangan tidak terlepas dari rekam jejak daerah tersebut dalam sektor pangan. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu penyangga pasokan beras nasional, memiliki sistem distribusi pangan yang relatif baik, aktif menjaga stabilitas inflasi daerah, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang dinilai telah berjalan secara optimal.
“Program ini akan menjadi kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Pangan dan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pangan yang lebih baik. Nantinya model yang dikembangkan di Banyuwangi akan menjadi model dashboard bagi daerah lainnya,” ujar Sugeng.
Menanggapi penunjukan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap mendukung penuh pengembangan Dashboard Rice Journey sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan pangan nasional yang lebih adaptif terhadap kondisi di setiap wilayah.
“Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan pada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan tata kelola pangan berbasis kondisi wilayah untuk memaksimalkan produksi pangan nasional,” ujar Ipuk.
Melalui pengembangan Dashboard Rice Journey, Banyuwangi diharapkan tidak hanya menjadi laboratorium inovasi tata kelola pangan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi daerah lain dalam membangun sistem pemantauan pangan berbasis teknologi. Kehadiran platform ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui kebijakan yang lebih cepat, presisi, dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.