Sangatta – Penanganan stunting tidak bisa dilakukan setengah hati, apalagi jika diawali dengan data yang keliru. Itulah kesadaran yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pelatihan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Sebanyak 50 anggota TPK dari Kecamatan Sangatta Utara mengikuti pelatihan intensif di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara pada Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini diorganisasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim dengan dukungan Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyebut kegiatan ini sebagai angin segar dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurutnya, proses verval data bukan hanya rutinitas administratif, melainkan landasan utama seluruh program intervensi kesehatan.
“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tapi juga memahami karakter keluarga yang didata,” ujar Junaidi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis saat proses pendataan. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dapat tumbuh jika mereka mengerti bahwa pendataan akan membawa program konkret untuk memperbaiki kondisi kesehatan mereka. Selain itu, Junaidi mengingatkan soal legalitas TPK di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dapat membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat yang kini semakin sensitif terhadap permintaan data pribadi,” tambahnya.
Febriana Kurniasari, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, juga menegaskan pentingnya kualitas data hasil verval sebagai dasar penyaluran bantuan. Ia menyebut, KPC berkomitmen memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Kalau ternyata keluarga tidak butuh jamban atau air bersih, tapi perlu pendampingan pengasuhan atau gizi, maka itulah yang harus didorong,” ungkap Febriana.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci menurunkan jumlah keluarga berisiko stunting secara konsisten dan berkelanjutan. Ia berharap data yang dihasilkan benar-benar akurat agar bisa menjadi pijakan kuat untuk aksi nyata.
“Mudah-mudahan data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi pijakan kuat menuju aksi nyata, demi mewujudkan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.