Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyebut kebutuhan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi aspirasi yang banyak disampaikan warga selama pelaksanaan reses anggota DPRD Kutim.
Hal tersebut disampaikan Jimmi usai Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kutim dengan agenda Penyampaian Pelaporan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur di Kantor DPRD Kutim, Senin (7/9/2026).
Menurut Jimmi, berbagai aspirasi yang dihimpun anggota dewan selanjutnya diharapkan menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah. Sebab, usulan tersebut pada dasarnya menggambarkan kebutuhan yang dirasakan langsung masyarakat di masing-masing wilayah.
“Silakan kepada kepala daerah untuk dilaksanakan. Prioritasnya ada di pemerintah daerah. Pada dasarnya secara keseluruhan itu menggambarkan kebutuhan masyarakat dan besar harapan kita untuk bisa diwujudkan pemerintah daerah,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan yang cukup mendominasi adalah pembangunan infrastruktur. Selain itu, masyarakat juga banyak menyampaikan aspirasi berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi.
Usulan tersebut antara lain berupa bantuan modal usaha, peralatan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, sarana pertanian hingga kebutuhan nelayan.
“Ada permintaan bantuan modal dan sebagainya, bantuan peralatan untuk pekerjaan sehari-hari. Ada yang meminta bantuan kapal untuk nelayan, alat pertanian dan lain-lain. Itu perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Jimmi mengatakan jumlah keseluruhan aspirasi masyarakat selama reses tidak dapat dihitung secara sederhana. Pasalnya, permintaan dan kebutuhan masyarakat cukup beragam serta berasal dari banyak wilayah.
Sebagian aspirasi, lanjut dia, juga telah disampaikan melalui RT maupun mekanisme perencanaan pembangunan lainnya.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat dihimpun dan disinkronkan sehingga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kutai Timur yang terintegrasi.
Dalam mewujudkan berbagai aspirasi tersebut, Jimmi menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan pemerintah pusat, kementerian, sektor swasta hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu terus diperkuat.
“Peran serta pemerintah pusat termasuk kementerian, dari swasta dan dari pendapatan kita sendiri, PAD kita sendiri, mungkin harus lebih dimaksimalkan dan disinkronkan,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan produktivitas masyarakat juga penting karena pada akhirnya dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, Jimmi mengakui kondisi fiskal turut menentukan seberapa cepat aspirasi hasil reses dapat direalisasikan.
Ia menilai kebijakan anggaran pemerintah pusat hingga kondisi ekonomi nasional dan global memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan.
“APBD yang sudah diketuk itu pun masih merupakan asumsi. Asumsi ini dilatarbelakangi beberapa faktor, terutama faktor global, faktor nasional dan sebagainya,” katanya.
Tekanan anggaran tersebut, kata Jimmi, cukup terasa pada tahun ini. Sejumlah program harus mengalami penyesuaian akibat keterbatasan dana yang diterima daerah.
“Buktinya tahun ini kelihatannya tidak ada kegiatan yang bisa berjalan karena kurang salur. Kita harus memotong dana RT, memotong multiyears dan sebagainya,” ujarnya.
Meski demikian, Jimmi menegaskan DPRD Kutai Timur akan terus memperjuangkan dukungan anggaran bagi daerah, termasuk dana yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Perjuangan tanpa henti, tanpa lelah tetap harus dilaksanakan dan terus didorong, karena itu merupakan hak kita secara konstitusional,” tegasnya.
Ia berharap kondisi anggaran pada akhir tahun dapat semakin membaik sehingga berbagai program pembangunan, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dapat kembali mendapat ruang dalam kebijakan pembangunan daerah.