Jakarta – Permasalahan banjir yang terus berulang di Jakarta dinilai tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat buruknya tata kota dan tata laku masyarakat. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius mengimplementasikan pola hidup vertikal serta desain rumah panggung sebagai solusi jangka panjang.
Ketua IAI Jakarta, Teguh Aryanto, menegaskan bahwa pendekatan ini diperlukan mengingat semakin padatnya wilayah ibu kota dan semakin berkurangnya daerah resapan air. Ia juga menyoroti pentingnya membenahi tata kota untuk mengurangi penyempitan aliran air serta mengembalikan fungsi area resapan yang banyak hilang akibat alih fungsi lahan.
“Pola hidup vertikal di Jakarta harus dilakukan secara serius sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, desain rumah panggung yang lebih adaptif terhadap banjir perlu dikenalkan dan diterapkan secara lebih luas,” ujar Teguh dalam keterangan resminya, Selasa (11/3/2025).
IAI Jakarta menilai banjir yang melanda Jakarta serta wilayah penyangga seperti Bogor dan Bekasi pada Maret ini bukan sekadar bencana alam, melainkan dampak dari kesalahan dalam perencanaan tata kota. Teguh menyebut bahwa alih fungsi lahan di daerah hulu yang mengurangi resapan air telah memperburuk kondisi hilir. Ditambah dengan maraknya pembangunan di Jakarta yang mengorbankan area resapan, situasi ini semakin memperparah dampak banjir tahunan.
Untuk mengatasi masalah ini, IAI Jakarta menyarankan sejumlah langkah konkret. Selain pola hidup vertikal dan desain rumah panggung, Teguh menekankan pentingnya penegakan aturan pembangunan untuk menghindari pelanggaran tata ruang yang mempersempit jalur air. Perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai dari hulu hingga hilir juga dianggap perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah sumber airnya.
Selain itu, IAI Jakarta juga mendorong penambahan area resapan air melalui pembuatan sumur resapan, penggunaan material perkerasan yang ramah lingkungan, serta penerapan konsep kota hijau. Langkah ini diyakini dapat membantu menyerap air hujan dengan lebih optimal.
“Pembangunan waduk dan taman tampung air harus diperbanyak untuk mengurangi aliran air permukaan yang dapat menyebabkan banjir,” tambah Teguh.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mitigasi dan penanganan pascabencana juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki sistem kesiapan menghadapi banjir, termasuk langkah-langkah pemulihan yang efektif agar dampaknya bisa diminimalisir.
Teguh mengajak masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk bekerja sama dalam menangani masalah banjir secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat dan keseriusan dalam implementasi solusi, masalah banjir dapat diatasi secara lebih efektif demi masa depan kota yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.