Deforestasi di Papua semakin menunjukkan wajahnya sebagai ancaman serius yang tidak bisa diabaikan. Laporan teranyar mengungkap bahwa lebih dari separuh deforestasi Indonesia pada tahun 2024 terjadi di wilayah ini. Fakta ini bukan sekadar statistik, tetapi refleksi realitas ekologis, sosial, dan politik yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjaga hutan hujan tropis yang tersisa. Papua, sebagai “paru‑paru terakhir” Asia Tenggara, kini berada pada persimpangan yang krusial — apakah kita akan mempertahankan warisan ekologis ini atau terus membiarkannya lenyap demi pembangunan yang bersifat ekstraktif?
Data dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024 saja, sekitar 765,71 hektare hutan hilang hanya dalam periode Januari–Februari akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pembalakan kayu hutan. Angka itu belum seluruhnya mencakup periode setahun penuh, tetapi sudah menggambarkan tren destruktif yang nyata. Lebih tegas lagi, kajian Status Deforestasi Indonesia (Stadi) 2024 oleh Auriga Research yang dirilis awal tahun 2025 memaparkan bahwa dari total 261.575 hektare deforestasi di seluruh Indonesia, sekitar 58,7% terjadi di Papua. Ini berarti lebih dari setengah kehilangan hutan nasional berasal dari wilayah yang seharusnya menjadi benteng keanekaragaman hayati.
Data dari Global Forest Watch memperkuat gambaran ini: antara 24 Desember hingga 31 Desember 2025, tercatat 45.775 peringatan deforestasi yang mencakup total 560 hektare di Papua. Angka‑angka ini bukan sekadar lonjakan musiman; mereka merupakan indikasi tren jangka panjang. Secara historis, tutupan hutan Papua menyusut dari sekitar 86% pada 2012 menjadi 71% pada 2019, dan terus menurun hingga kini. Tren ini mengkhawatirkan, mengingat hutan Papua menyimpan keanekaragaman hayati yang tak ternilai, habitat satwa endemik, sekaligus fungsi ekologis penting sebagai penyerap karbon global.
Sementara sebagian besar publik mungkin paham bahwa deforestasi terjadi, yang kurang disorot adalah apa penyebab utamanya di Papua, dan bagaimana kebijakan nasional turut memperburuk situasi. Penyebab utama deforestasi di Papua saat ini meliputi:
1. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pemerintah telah merencanakan pelepasan ratusan ribu hektare kawasan hutan untuk proyek food estate atau kawasan pangan nasional. Ambisi ini, meski terdengar ideal di atas kertas sebagai upaya ketahanan pangan, justru berpotensi menyebabkan hilangnya hutan secara permanen, terutama ketika dilakukan tanpa studi lingkungan yang ketat atau konsultasi serius dengan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.
2. Industri Ekstraktif dan Perkebunan Sawit
Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan terus menjadi pendorong utama deforestasi di Papua. Aktivitas ini tidak hanya merusak daratan, tetapi juga mengancam ekosistem laut di sekitarnya; misalnya, sedimentasi yang meningkat ke perairan sekitar Raja Ampat dapat merusak terumbu karang dan populasi ikan yang penting bagi ekonomi lokal.
3. Dampak Pemekaran Provinsi
Pemekaran wilayah administratif di Papua, meskipun dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan, juga membuka akses baru dan potensi alokasi lahan yang besar untuk pembangunan fisik. Dampaknya? Akses jalan dibuka, hutan dibabat, dan investasi ekstraktif dipercepat — seringkali tanpa kontrol lingkungan yang efektif.
Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa tantangan deforestasi di Papua bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan kebijakan. Kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan hutan sebagai kawasan cadangan untuk proyek pangan, infrastruktur, dan investasi ekstraktif lainnya tanpa perlindungan ekologis yang kuat adalah resep perlahan menuju bencana ekologis.
Dampaknya jauh melampaui batas ekosistem. Hilangnya hutan berarti tergerusnya kawasan adat yang menjadi ruang hidup masyarakat lokal selama berabad‑abad. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber daya — ia adalah identitas, budaya, dan tempat mereka berpijak. Sehingga deforestasi juga menjadi krisis sosial, bukan semata krisis lingkungan.
Kita harus bertanya: apakah kita rela menyaksikan Papua berubah dari hutan hujan tropis terpencil yang kaya keanekaragaman menjadi lanskap terbuka penuh perkebunan dan tambang? Deforestasi di Papua bukan hanya soal kehilangan pohon. Ini soal hilangnya habitat, berkurangnya cadangan karbon global, meningkatnya kekeringan lokal, dan melemahnya ketahanan pangan masyarakat setempat.
Solusi yang diperlukan harus lebih dari sekadar retorika. Pemerintah perlu:
- Menghentikan atau menunda pelepasan kawasan hutan untuk PSN sebelum ada kajian dampak lingkungan dan sosial yang transparan serta partisipatif.
- Menguatkan implementasi moratorium lahan dan memperketat perizinan bagi industri ekstraktif dengan standar lingkungan yang tidak bisa ditawar.
- Mengakui dan memperluas hak kelola adat atas tanah dan hutan, sehingga masyarakat lokal menjadi penentu masa depan hutan mereka sendiri.
- Meningkatkan transparansi data deforestasi, dengan keterlibatan lembaga independen dan mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
Organisasi seperti Walhi Papua, Greenpeace, dan komunitas adat terus menyerukan tindakan nyata untuk menghentikan deforestasi ini. Semua laporan mereka bukan alarm palsu — data yang mereka sajikan menunjukkan tren yang nyata, kronis, dan berkembang. Jika tidak ada perubahan paradigma kebijakan, kita akan menyaksikan Papua kehilangan lebih banyak dari sekadar hutan: kita akan kehilangan warisan ekologis yang tak tergantikan.
Bila bencana tiba ke rumahmu, akankah kau biarkan itu terjadi? Apa bedanya kau dan aku?
Kau diberi amanah untuk memimpin dan menjaga negeri ini dengan otoritasmu.
Dan aku di sini, juga mencoba menjaganya dengan segala keterbatasanku.
Kita sama-sama makhluk hidup yang ingin terus bertahan hidup.