Mataram – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer 518 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi simbolik pada Ahad (9/11/2025) dengan memasang spanduk tuntutan di depan Kantor DPRD Provinsi NTB dan Kantor Gubernur NTB. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus status tenaga honorer pada tahun 2026.
Spanduk berukuran besar terbentang di pagar kedua kantor pemerintahan itu dengan berbagai tulisan bernada seruan, di antaranya “Tolak PHK 2026, Pastikan Nasib Kami Honorer 518 Tetap Mengabdi” dan “Gubernur dan DPRD NTB Harus Hadir Membela Abdinya.” Aksi ini menjadi simbol perlawanan moral dari para honorer yang merasa terpinggirkan di tengah ketidakjelasan status kerja mereka.
Koordinator aksi, Irfan, menjelaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk unjuk rasa, melainkan seruan moral agar pemerintah daerah dan pusat tidak abai terhadap nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemprov NTB. “Kami tidak menolak aturan, tapi kami menolak ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru membiarkan kami terancam dirumahkan di tahun 2026,” tegasnya di sela kegiatan.
Menurut Irfan, selama bertahun-tahun para honorer telah menjadi bagian penting dari pelayanan publik di berbagai instansi pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan daerah. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. “Kami percaya DPRD memiliki fungsi pengawasan dan keberpihakan terhadap rakyat. Kami hanya menuntut kepastian agar pengabdian kami diakui secara sah dan tidak diputus sepihak,” tambahnya.
Para honorer 518 juga meminta agar DPRD Provinsi NTB dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, termasuk memperjuangkan opsi PPPK Paruh Waktu atau kebijakan alternatif yang memungkinkan tenaga honorer tetap bekerja dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak.
Aksi yang berlangsung damai tersebut menarik perhatian masyarakat dan pegawai yang melintas di sekitar kantor pemerintahan. Beberapa warga bahkan turut menyuarakan dukungan moral kepada para peserta aksi yang dikenal tekun mengabdi di berbagai instansi tanpa jaminan masa depan yang pasti.
Meski bersifat simbolik, aksi ini menyiratkan pesan mendalam: bahwa di balik angka “518” terdapat ratusan keluarga yang menggantungkan harapan pada kebijakan yang adil dan manusiawi. Para honorer menegaskan, mereka akan terus berjuang hingga pemerintah memberikan kepastian status dan jaminan kerja yang jelas sebelum kebijakan penghapusan honorer diberlakukan tahun depan.