Ende – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah diharapkan tidak justru mematikan usaha warga yang telah lebih dahulu tumbuh di desa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan koperasi tersebut harus hadir sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling mengisi dan memperkuat, bukan menjadi pesaing bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun toko-toko kecil milik masyarakat.
Pesan itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026), dalam kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain KDMP, pemerintah juga memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan tersebut.
Pemerintah menempatkan KDMP sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi desa. Karena itu, menurut Wapres, proses pendiriannya harus melalui perencanaan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” ujar Gibran saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Wapres meminta kepala desa dan pemerintah daerah memperhatikan secara serius lokasi pembangunan koperasi. Penentuan titik pembangunan, menurutnya, tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat di sekitarnya.
“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” kata Gibran saat berdialog dengan warga di Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Selain aspek ekonomi, Wapres juga menyoroti kemungkinan dampak terhadap kegiatan pendidikan. Ia mengingatkan agar keberadaan koperasi tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” ujar Gibran pada kesempatan yang sama di Ende, Kamis (18/6/26).
Secara terpisah, kepada awak media, Wapres kembali menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar pembangunan di daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” kata Gibran kepada wartawan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh program pemerintah memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Pemerintah daerah, aparat desa, serta para pemangku kepentingan disebut memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” ujar Gibran saat kunjungan kerja di Kabupaten Ende, Kamis (18/6/26).
Kunjungan ke wilayah 3T itu juga melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar kalangan akademisi dapat melihat langsung tantangan pembangunan di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
Salah seorang peserta, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mengaku memperoleh pengalaman yang berbeda setelah menyaksikan secara langsung kondisi masyarakat di wilayah terpencil.
“Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3T yang jauh. Kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, khususnya dalam program-program prioritas Presiden seperti MBG atau KDMP,” ujar Rapid Bena Matin saat mendampingi kunjungan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Ia menilai daerah 3T layak menjadi prioritas pelaksanaan program pemerintah karena masih terdapat kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah perkotaan.
“Saya setuju bahwa program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting, serta pemerataan ekonomi masyarakat melalui KDMP, harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T ini,” kata Rapid Bena Matin dalam kunjungan tersebut di Ende, Kamis (18/6/26).
Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi sarana ekonomi baru, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat usaha masyarakat yang telah ada. Bagi wilayah 3T, pemerataan pembangunan bukan hanya soal menghadirkan program, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu tumbuh bersama kebutuhan dan potensi warga setempat.