Kediri – Di tengah badai efisiensi anggaran dan bayang-bayang kerusuhan, roda pelayanan publik di Kabupaten Kediri justru dipacu lebih kencang. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, menapaki awal periode keduanya dengan tantangan berat, namun berbuah penguatan sektor layanan masyarakat yang signifikan.
Pada tahun pertama periode kedua kepemimpinannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah hingga Rp265 miliar. Situasi kian kompleks ketika pada Sabtu (30/08/2025), terjadi kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan.
Meski demikian, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Proses normalisasi dilakukan bertahap agar kebutuhan administrasi warga tidak terhambat terlalu lama. Dalam waktu relatif singkat, wajah pelayanan publik kembali bangkit, bahkan mencatatkan capaian baru.
Salah satu tonggak penting adalah peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan sekitar sebulan pasca kerusuhan. Kehadiran MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu guna mempermudah masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi. Hingga Januari 2026, MPP telah mencatat lebih dari 11.360 kunjungan dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Hanindhito Himawan Pramana.
Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan terpadu yang efisien, cepat, dan ramah. MPP menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk tetap menghadirkan kemudahan akses pelayanan meskipun dalam tekanan fiskal.
Selain MPP, inovasi lain yang menonjol adalah perluasan layanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke tingkat desa. Jika sebelumnya layanan terpusat di kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kini masyarakat dapat mengurus dokumen langsung di kantor desa sesuai domisili.
Program bertajuk Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) telah berjalan di 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri. Melalui layanan ini, warga bisa mengurus paket Akta Kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA), paket Akta Kematian beserta KK dan KTP elektronik, hingga pembaruan atau pemecahan KK dengan sistem barcode atau tanda tangan elektronik (TTE).
Sejak diluncurkan pada awal 2025 hingga awal 2026, program Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen adminduk. Rinciannya meliputi 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 KIA, serta 2.271 Akta Kematian. Angka ini mencerminkan efektivitas layanan berbasis desa dalam mendekatkan administrasi kepada masyarakat.
Memasuki tahun kedua masa jabatannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa sekaligus mendorong digitalisasi layanan pemerintahan.
“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkasnya.
Di tengah ujian fiskal dan dinamika sosial, Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap dapat tumbuh. Konsistensi dan inovasi menjadi kunci, memastikan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap kebijakan yang diambil.