ASN tiarap takut sama KDM. Di lingkungan pemerintahan Jawa Barat hari ini, rasa takut menggantikan budaya diskusi. Para aparatur sipil negara memilih diam, menunduk, atau menghindar dari sorotan.
Bukan karena tak peduli, tapi karena takut jadi sasaran amarah Dedi Mulyadi—di depan kamera, di depan warga, dan di depan dunia maya.
Bukan sekali dua kali. Warga dimarahi karena jalan rusak. Ibu pemilik warung disindir karena tak mengurus izin. Siswa disorot karena dianggap kurang ajar. Semua terekam. Bukan oleh warga biasa. Tapi oleh tim media sosial Dedi Mulyadi sendiri. Dengan niat. Dengan sengaja.
Ini bukan dokumentasi. Ini adalah pertunjukan kekuasaan. Pemimpin marah-marah, warga diam ketakutan, dan kamera terus merekam demi membangun citra ketegasan.
Padahal, tak ada wibawa dalam amarah yang dipertontonkan. Yang ada hanyalah rasa takut, rasa malu, dan kehancuran martabat orang-orang yang jadi sasaran. Ini bukan kepemimpinan berbasis rakyat. Ini dominasi yang diperhalus dengan narasi ‘merakyat’.
Di hadapan warga lain, korban diminta menjawab. Dijebak dalam situasi yang tidak adil. Satu suara salah, satu gestur tak tepat, dan mereka bisa langsung diviralkan sebagai contoh buruk. Bukan solusi yang ditawarkan. Yang diberikan hanya rasa malu.
Ironisnya, di tengah ASN yang ketakutan, muncul pula tipe sebaliknya: mereka yang cari muka. Beberapa pejabat terlihat justru ingin ikut disorot kamera, mendekat saat Dedi hadir, bahkan memaksa diri tampil seolah peduli. Bukan karena kepentingan publik, tapi demi tampil dalam narasi kekuasaan.
Budaya ini menular. ASN memilih diam daripada jujur. Kepala sekolah lebih sibuk mencegah murka Gubernur daripada memperbaiki kualitas belajar. Kepala desa enggan mengajukan laporan yang kritis, takut kena semprot.
Ketakutan ini menggerogoti sistem. Demokrasi lokal berubah menjadi panggung satu orang. Semua harus sesuai seleranya. Tak ada ruang diskusi. Tak ada toleransi pada pendapat berbeda.
Gaya marah-marah ini dijadikan strategi komunikasi. Dalam logika media sosial, kemarahan dianggap sebagai ketegasan. Padahal, publikasi amarah tanpa empati adalah kekerasan simbolik.
Program-program KDM pun menunjukkan kecenderungan otoriter yang makin kentara. Ia melarang wisuda karena dianggap memberatkan. Ia larang study tour dengan alasan ekonomi. Tapi semua keputusan itu diambil sepihak, tanpa dengar suara publik.
Kepala sekolah yang melanggar? Dicopot. ASN yang menolak? Ditekan. Warga yang tak sesuai ekspektasi? Ditegur di depan umum. Semua terjadi dalam logika kuasa yang dibungkus konten medsos.
Puncaknya, ketika Dedi menggagas pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Enam bulan dididik tentara, katanya. Tapi ini bukan pembinaan. Ini penyeragaman paksa. Sekolah bukan markas. Anak-anak bukan prajurit.
Rakyat miskin pun tak luput. Dedi menyarankan vasektomi sebagai syarat menerima bansos. Uang Rp500 ribu ditawarkan untuk pria miskin yang bersedia disterilkan. Ini bukan kebijakan, ini pelecehan terhadap hak reproduksi.
Gagasan-gagasan seperti itu menunjukkan bahwa ia memandang rakyat bukan sebagai manusia seutuhnya, tapi sebagai angka yang harus diatur, dipaksa, dikontrol.
Simbol kesederhanaannya—makan di warung, duduk di tanah, menyapa warga—jadi penutup dari kepemimpinan yang sebenarnya sangat top-down dan koersif.
Pemimpin yang benar tidak mempermalukan rakyatnya. Tidak menggunakan media sosial untuk mengintimidasi. Tidak membuat ASN tiarap karena takut salah langkah.
Gaya marah-marah bukan tanda ketegasan. Itu tanda minimnya kapasitas dialog. Di dalam sistem demokrasi, pemimpin harus mampu mendengar, tidak hanya bicara.
Dedi Mulyadi bisa saja viral. Tapi apakah rakyat makin berdaya? Apakah ASN makin berani jujur? Atau justru semua hanya jadi pelengkap dalam panggung tunggal “kepemimpinan penuh amarah”?
Demokrasi tak akan bertahan dalam ketakutan. Jika setiap perbedaan dibalas dengan bentakan, dan setiap suara dikalahkan dengan sorotan kamera, maka sesungguhnya kita sedang mundur.
Warga yang dipermalukan tak akan lupa. ASN yang dibungkam akan menunggu. Dan publik yang mulai sadar akan mempertanyakan: apakah pemimpin seperti ini pantas dipercaya lebih jauh?