Mojokerto – Dalam apel perdana sebagai Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra) menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia memastikan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Kita ingin menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional. Saya tegaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan di Kabupaten Mojokerto. Semua proses pengangkatan dan mutasi jabatan harus berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena uang atau kedekatan pribadi,” ujar Gus Barra, Senin (4/3/2025).
Terkait kasus jual beli jabatan yang baru-baru ini mencuat, Gus Barra menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin bersama Wakil Bupati Muhammad Rizal Oktavian tidak terlibat dalam praktik tersebut.
“Di pemerintahan kami, saya pastikan tidak akan ada jual beli jabatan, mulai dari Kepala OPD hingga kepala sekolah. Jangan mudah percaya terhadap oknum yang menyatakan punya kedekatan dengan saya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme. Menurutnya, setiap oknum yang terbukti melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kita ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kinerja terbaik untuk membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, Gus Barra menekankan pentingnya optimalisasi digitalisasi dalam pelayanan publik. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki platform digital di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook guna menampung keluhan serta aspirasi masyarakat.
“Kami menginginkan layanan cepat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Itu bagian dari janji kami saat kampanye untuk memberikan layanan yang lebih responsif,” ujarnya.
Apel perdana ini menjadi awal bagi Gus Barra dan Rizal Oktavian dalam menegaskan arah kepemimpinan mereka yang berfokus pada reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.