Jakarta – Di balik program makan bergizi gratis yang digadang sebagai solusi masa depan generasi, deru motor trail listrik justru menjadi simbol perdebatan baru. Kebijakan ini memunculkan tanya: kebutuhan mendesak atau strategi operasional jangka panjang?
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan di balik pengadaan sekitar 21 ribu motor trail listrik yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas dalam menjangkau wilayah operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Pengadaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi makanan bergizi berjalan optimal, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis. Motor trail listrik dipilih karena dinilai mampu menjangkau daerah dengan akses terbatas, termasuk wilayah pelosok yang sulit dilalui kendaraan biasa.
“Motor ini digunakan untuk operasional Kepala SPPG agar bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses, terutama di daerah terpencil,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangannya pada Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa tugas Kepala SPPG tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup pengawasan distribusi makanan, koordinasi dengan pihak lokal, hingga memastikan standar gizi terpenuhi di lapangan. Karena itu, kendaraan operasional dinilai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas program.
Selain faktor geografis, penggunaan motor listrik juga diklaim sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap energi ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan kendaraan listrik, program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon.
Namun, kebijakan ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar belum menjadi prioritas utama, mengingat fokus utama program MBG adalah pemenuhan gizi masyarakat. Nilai anggaran yang besar turut menjadi sorotan dalam diskursus publik terkait efisiensi belanja negara.
Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa investasi pada sarana operasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan mobilitas yang memadai, distribusi makanan dikhawatirkan tidak merata dan berpotensi mengurangi dampak program secara keseluruhan.
Perdebatan ini mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan publik: menyeimbangkan antara kebutuhan langsung dan infrastruktur pendukung. Pemerintah kini dituntut untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif sistem pendukungnya bekerja di lapangan.