Pasuruan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pasuruan yang semestinya menjadi jembatan harapan bagi para siswa, justru terseret ke ruang kritik. Dalam audiensi di Komisi I DPRD Kota Pasuruan pada Selasa (14/4/2026), Forum Suropati Kutho melontarkan serangkaian temuan yang mereka nilai mencederai tujuan mulia program tersebut. Forum itu pun menyayangkan jalannya pertemuan karena pihak yang dinilai paling berwenang dalam pengawasan program tidak hadir, seolah persoalan yang dibawa masyarakat dibiarkan menggantung di meja rapat.
Audiensi itu digelar untuk membedah pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah di Kota Pasuruan setelah muncul laporan mengenai kualitas makanan dan tata kelola dapur penyedia menu. Forum Suropati Kutho datang dengan membawa data, dokumentasi, dan hasil penelusuran lapangan yang disebut memperlihatkan adanya makanan yang tidak layak diberikan kepada siswa. Namun di tengah harapan agar forum menjadi ruang klarifikasi terbuka, Ketua Satgas MBG Kota Pasuruan yang dijabat Sekretaris Daerah, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta unsur SPPG tingkat kota tidak tampak hadir.
“Secara prinsip kami mendukung penuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tapi di lapangan kami menemukan kondisi yang jauh dari harapan,” kata Ketua Forum Suropati Kutho, Achmad Nucham, dalam audiensi tersebut.
Nucham menjelaskan, tim investigasi forum menemukan sejumlah menu yang dinilai tidak pantas disajikan kepada anak-anak. Dari hasil temuan mereka, ada buah naga yang terdapat ulat, roti yang telah berjamur, nasi yang sudah basi, hingga buah yang belum matang. Forum juga menyoroti adanya sajian lontong utuh dengan kerang yang menurut mereka tidak sesuai untuk konsumsi siswa dalam program yang mestinya mengedepankan mutu, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Memang ada unsur gizinya, tetapi secara kelayakan sangat tidak pantas untuk siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluhan itu sesungguhnya bukan baru pertama kali disampaikan. Sebelum audiensi DPRD digelar, Forum Suropati Kutho mengaku sudah lebih dulu melapor kepada Sekretaris Daerah Kota Pasuruan selaku Ketua Satgas MBG dan juga ke Kodim 0819/Pasuruan. Saat itu, kata dia, forum diminta menunjukkan bukti-bukti di lapangan. Karena itu, audiensi di DPRD dimanfaatkan untuk membawa seluruh data pendukung. Kekecewaan pun muncul ketika bukti tersebut justru tidak disambut kehadiran pihak yang mereka tunggu.
“Kami datang membawa bukti. Tapi Ketua Satgas, Koordinator SPPG, bahkan perwakilan SPPG di Kota Pasuruan tidak ada yang hadir. Kami sangat kecewa,” kata Nucham.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan Yanuar Priambada bersama sejumlah anggota dewan, yakni Rizky Asmarani Hasani Putri, Dedy Tjahjo Poernomo, H. Akhmad Rifai, Abdullah Junaedi, Ismu Hardiyanto, dan Andri Setyani. Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Yanuar, undangan resmi sebenarnya telah dikirim kepada seluruh pihak terkait, termasuk Koordinator Badan Gizi Nasional Cabang Jember, Satgas MBG, dan Koordinator SPPG di tingkat kota maupun kecamatan.
“Kami sudah melayangkan undangan kepada semua pihak. Namun beberapa memang tidak bisa hadir,” kata Yanuar.
Selain mutu menu, forum juga menyoroti kondisi dapur SPPG di Jalan Sunan Ampel. Salah seorang perwakilan forum, Rusli, menyebut area sekitar dapur memperlihatkan persoalan kedisiplinan dan kebersihan. Ia menilai trotoar yang seharusnya dipakai pejalan kaki justru berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan pegawai dan mobil pengantar makanan MBG. Tidak hanya itu, sisa-sisa sampah dari aktivitas dapur juga disebut masih terlihat di sekitar lokasi.
“Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki malah dipakai parkir. Bahkan bekas sampahnya terlihat di dekat kendaraan pengantar makanan,” kata Rusli.
Meski begitu, forum mengakui tidak seluruh dapur SPPG menunjukkan kondisi serupa. Dapur SPPG milik Polres Pasuruan Kota justru disebut menjadi contoh pengelolaan yang lebih tertata. Di lokasi itu, harga satuan bahan makanan, mulai buah hingga ikan, dicantumkan secara terbuka sehingga orang tua murid bisa mengetahui rincian komponen menu yang diberikan kepada anak-anak. Transparansi seperti itu, menurut forum, memberi kepercayaan lebih besar kepada masyarakat.
“Beberapa wali murid bahkan meminta sekolah anaknya dilayani dapur SPPG Polres,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi, menilai MBG pada dasarnya merupakan program yang baik dan memiliki dampak sosial besar bila dijalankan dengan benar. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan.
“Program ini akan berjalan baik jika semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar,” katanya.
Dari pihak eksekutif, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Arif, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari sekolah mengenai menu MBG yang bermasalah. Ia mengatakan kepala sekolah selama ini diminta segera melapor bila menemukan makanan yang tidak layak agar dapur terkait dapat dipanggil untuk evaluasi.
“Kami selalu mengimbau kepala sekolah untuk segera melapor jika menemukan menu MBG yang tidak layak. Jika ada laporan, kami panggil dapur SPPG terkait untuk evaluasi,” ujar Arif.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan menyebut di Kota Pasuruan saat ini terdapat sekitar 23 dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, 20 dapur telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya masih menjalani proses survei kelayakan. Menurutnya, pada tahap awal seluruh dapur yang diperiksa dinyatakan memenuhi standar, tetapi pengawasan saat operasional harian tetap menjadi tantangan yang tidak ringan.
“Jika ada laporan kami hanya bisa melakukan pembinaan, karena fungsi kami lebih pada pengawasan,” katanya.
Forum Suropati Kutho menegaskan tidak akan berhenti pada satu forum saja. Mereka berencana meminta audiensi lanjutan apabila persoalan serupa masih berulang, sekaligus mendesak Ketua Satgas MBG hadir langsung untuk menjelaskan pola pengawasan program. Bagi mereka, makan bergizi gratis tidak boleh berhenti sebagai jargon yang terdengar indah di atas kertas, melainkan harus benar-benar hadir dalam bentuk makanan yang aman, layak, dan bermartabat bagi setiap siswa di Kota Pasuruan.