Sidoarjo – Riuh Car Free Day (CFD) yang biasanya menjadi ladang rezeki pedagang kaki lima kini berubah menjadi polemik. Kebijakan peliburan CFD selama Ramadan 1447 H disertai pemindahan ribuan PKL dari kawasan Jalan Ponti dan Alun-Alun ke halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur memantik penolakan dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo).
Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut. Ia menilai relokasi mendadak dalam waktu singkat tidak berpihak kepada pedagang kecil, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya menjadi momentum peningkatan omzet. Ditemui di kantornya, Senin (23/2/2026), Junius menegaskan organisasinya telah berdiri selama 11 tahun dan memiliki legalitas sebagai organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan pedagang.
“Selama ini kami selalu hadir dalam event CFD di Alun-Alun. Tiba-tiba dalam waktu dua minggu ada instruksi pindah ke MPP. Kami menilai ini sangat tidak menguntungkan dan perlu dibahas secara komprehensif dengan OPD terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada hari pertama penempatan di MPP, dari sekitar 400 pedagang yang datang, hanya 230 yang dapat tertampung karena keterbatasan lahan. Kondisi tersebut dinilai membuktikan bahwa kapasitas lokasi baru belum siap menampung jumlah pedagang secara optimal.
“Kami tetap kooperatif dan mengikuti regulasi. Tapi faktanya kapasitas di MPP tidak mencukupi,” jelasnya.
Pedalindo pun telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD setempat guna mencari solusi. Junius berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog agar pedagang tetap dapat berjualan selama Ramadan. Ia menegaskan, apabila audiensi tidak membuahkan hasil, pihaknya siap menggelar aksi sebagai bentuk protes.
“Kurang tiga minggu lagi Lebaran. Hari Minggu biasanya menjadi kesempatan bagi pedagang mencari tambahan penghasilan. Kalau audiensi nanti tidak membuahkan hasil, kami akan turun ke jalan dan menutup akses sebagai bentuk protes,” tegasnya.
Menurut data internal, jumlah anggota Pedalindo tercatat sekitar 3.700 orang, meski tidak seluruhnya aktif berdagang di CFD. Sebelumnya, daya tampung di kawasan Alun-Alun berkisar 300 pedagang dan maksimal 500. Bahkan, pihaknya sempat mengusulkan penambahan kapasitas hingga 700 pedagang agar seluruh anggota dapat terakomodasi.
Sementara itu, Humas Pedalindo, Akhmadi, menilai sejak awal relokasi ke MPP berpotensi sepi pembeli. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak konsisten, terutama karena masih ada PKL di titik lain yang belum memiliki legalitas namun belum ditertibkan.
“Kalau ini keputusan pemerintah, kami akan kembali ke Ponti sesuai Perda dan Perbup. Kami punya legalitas jelas secara nasional. Kenapa hanya Pedalindo yang dipersoalkan?” katanya.
Ia menambahkan, menjelang Lebaran merupakan masa krusial bagi pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan.
“Pemerintah harus selektif dan adil. Menjelang Lebaran adalah momen bagi PKL mencari rezeki. Pedalindo ini organisasi yang dilindungi hukum dan memiliki SK serta Perda sebagai dasar pembinaan,” pungkas Akhmadi.
Di sisi lain, sejumlah pedagang mengaku terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Mereka menyebut peliburan CFD dan relokasi membuat pemasukan menurun drastis di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang Idul Fitri.
“Menjelang Lebaran justru diliburkan. Ini sangat merugikan karena kami tidak ada pemasukan,” ungkap salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Polemik relokasi PKL ke MPP Sidoarjo pun kini menanti respons pemerintah daerah. Para pedagang berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan usaha kecil tanpa mengabaikan penataan kota selama Ramadan.