Sangatta – DPRD Kalimantan Timur kembali menggulirkan agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-12 dengan menyasar masyarakat Kutai Timur sebagai peserta utama. Kegiatan ini digelar di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sangatta Selatan, pada Selasa (23/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Sulasih, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Dengan mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, Sulasih mengajak masyarakat untuk memahami lebih dalam dinamika demokrasi lokal, sekaligus membuka ruang diskusi tentang arah dan kualitas kebijakan publik di daerah.
“Demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses demokrasi benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tegas Sulasih, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB dan anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan ruang partisipasi yang luas bagi rakyat, namun juga membawa tantangan tersendiri seperti potensi politik uang, rendahnya literasi politik, hingga minimnya kontrol terhadap janji-janji kampanye.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Mahyiddin MF dan Sobirin Bagus, yang keduanya dikenal aktif dalam pendidikan politik masyarakat dan tokoh lokal yang dihormati di Kutai Timur. Mahyiddin membahas urgensi penguatan kebijakan publik sebagai hasil dari sistem demokrasi yang sehat.
“Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil demokrasi mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, Sobirin Bagus menekankan perlunya etika dalam politik, serta pentingnya masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik sesaat.
Diskusi berlangsung dinamis, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Warga mengapresiasi forum ini sebagai ruang edukasi politik yang jarang mereka dapatkan.
Sulasih berharap penguatan demokrasi ini tidak berhenti di forum, tetapi dilanjutkan dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak. (ADV).