Jakarta – Deru klakson kendaraan, teriakan “Revolusi”, dan barikade aparat mewarnai Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Ratusan mahasiswa yang berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tertahan oleh lapisan aparat gabungan TNI dan Polri sekitar beberapa ratus meter dari lokasi yang mereka tuju.
Aksi yang digerakkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) itu berlangsung sejak siang hari. Massa semula bergerak menggunakan sejumlah kendaraan dari berbagai titik, namun sebagian bus yang mengangkut demonstran dihentikan aparat di sekitar Jembatan Semanggi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Bundaran HI.
Ketegangan sempat terjadi sekitar pukul 16.00 WIB ketika mahasiswa mencoba mendekati kawasan Bundaran HI. Aparat membentuk barikade berlapis di ruas Jalan Sudirman dan meminta massa mengalihkan lokasi aksi ke kawasan Patung Kuda atau Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menolak usulan tersebut dan tetap bertahan di sekitar Jalan MH Thamrin hingga malam hari.
Aksi ini muncul setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut memicu kritik dari berbagai kelompok masyarakat yang menilai tekanan ekonomi semakin berat, terutama bagi kelompok pekerja dan kelas menengah yang bergantung pada kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional sehari-hari.
“Ya, sudah kita menggelar di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja,” ujar Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, saat aksi berlangsung di Jakarta Pusat (12/6/26).
Bagi mahasiswa, pemilihan Bundaran HI bukan sekadar soal lokasi. Kawasan tersebut dianggap sebagai ruang publik yang mampu menarik perhatian masyarakat luas terhadap persoalan yang mereka anggap mendesak. Mereka menilai demonstrasi di depan gedung DPR tidak lagi efektif karena lembaga legislatif dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Selain menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut dinilai membebani anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan.
“Sejak awal memang sudah enggak jelas programnya. Terbukti dari kasus keracunan massal, dan terbaru korupsi. Masyarakat minta dihentikan, tapi tidak digubris,” kata Rina, mahasiswa Universitas Indonesia, kepada wartawan BBC News Indonesia saat aksi berlangsung di Jakarta (12/6/26).
Tuntutan mahasiswa dalam aksi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut mencakup lima poin utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Ketua FMN, Symphati Dimas, memperkirakan jumlah peserta aksi dari kelompoknya mencapai 700 hingga 1.000 orang. Kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus menunjukkan bahwa isu kenaikan biaya hidup tidak lagi dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Di sisi lain, kepolisian menegaskan pengalihan lokasi aksi dilakukan demi menjaga aktivitas publik dan perekonomian di kawasan Bundaran HI. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat bisnis dan mobilitas warga Jakarta yang setiap hari dipadati pekerja, pelaku usaha, serta wisatawan.
“Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, di Jakarta (12/6/26).
Untuk mengamankan aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.651 personel, sementara TNI menurunkan sekitar 500 personel. Aparat juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan.
Dampak demonstrasi terasa langsung bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat kota. Sejumlah pekerja mengaku terjebak kemacetan akibat penutupan jalan. Namun tidak sedikit warga yang menyatakan simpati terhadap tuntutan mahasiswa, terutama terkait kenaikan harga BBM.
“Berasa banget kenaikannya, sementara pendapatan tetap,” kata Wita, seorang pekerja yang berada di sekitar lokasi aksi di Jakarta Pusat (12/6/26).
Suara serupa datang dari pengemudi ojek online yang melintas di sekitar lokasi demonstrasi. Mereka membunyikan klakson kendaraan dan menyuarakan keluhan mengenai meningkatnya biaya operasional setelah harga BBM naik.
“Harga BBM naik, kami makin hidup susah,” teriak seorang pengemudi ojek online di hadapan aparat saat aksi berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat (12/6/26).
Gelombang protes tidak hanya terjadi di Jakarta. Pada hari yang sama, mahasiswa di Solo, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar juga menggelar aksi serupa. Di Solo, Aliansi BEM Solo Raya mengusung tema Indonesia Darurat Reformasi dan menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional. Di Bandung, mahasiswa menyoroti kenaikan harga BBM, kondisi ekonomi, dan sejumlah regulasi yang dianggap bermasalah. Sementara di Pekanbaru dan Makassar, isu program MBG serta kebijakan ekonomi pemerintah menjadi sorotan utama.
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa ruang kritik tetap terbuka dalam sistem demokrasi. Pemerintah mengajak masyarakat menyampaikan pendapat secara damai dan konstruktif.
“Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” ujar Dudung melalui akun resmi Kantor Staf Presiden di Jakarta (12/6/26).
Aksi mahasiswa pada Jumat ini menunjukkan bahwa persoalan harga BBM tidak hanya berkaitan dengan angka di papan SPBU. Kenaikan biaya energi memengaruhi biaya transportasi, harga barang, hingga daya beli masyarakat. Karena itu, isu tersebut berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan fiskal, prioritas anggaran, dan kualitas pelayanan publik.
Hingga malam hari, sebagian mahasiswa masih bertahan di sekitar Jalan MH Thamrin sambil terus berorasi. Terlepas dari perbedaan pandangan antara demonstran dan pemerintah, aksi ini memperlihatkan bahwa ruang demokrasi tetap menjadi arena penting bagi warga untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan banyak kalangan, suara yang muncul dari jalanan menjadi cermin bahwa kebijakan publik selalu berhadapan dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat.