Saya termasuk generasi yang tumbuh di masa peralihan. Masa kecil saya berisi suara radio Orde Baru, tapi masa muda saya diisi semangat reformasi yang meledak di mana-mana. Ketika masuk ITB tahun 2000, suasana kampus di Bandung masih bergolak oleh semangat perubahan.
Nama Soeharto menjadi simbol yang tidak pernah diam. Ada yang membencinya habis-habisan, ada yang masih mengaguminya diam-diam. Setiap kali nama itu disebut, diskusi bisa berubah panas, bahkan di antara teman dekat.
Dari situ saya belajar bahwa menulis tentang sejarah Indonesia bukan hanya soal fakta, tapi soal cara kita memandang masa lalu. Dan di negeri ini, pandangan itu sering kali masih diwarnai oleh luka reformasi.
Kita sering lupa, sejarah tidak berhenti di tahun 1998. Ia terus berjalan, dan seharusnya dibaca dengan jarak yang wajar. Namun dua dekade lebih setelah kejatuhan Orde Baru, bias reformasi masih kuat memengaruhi cara kita menilai masa lalu.
Orde Baru mudah disebut otoriter, korup, dan represif. Itu fakta yang tak bisa disangkal. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap capaian pembangunan, diplomasi, dan konsolidasi nasional yang membuat Indonesia bertahan dari kekacauan 1960-an.
Masalahnya bukan pada ingatan, tetapi pada cara kita menimbang.
Bias reformasi membuat banyak orang menolak membicarakan sisi positif Soeharto hanya karena takut dianggap melupakan korban politik masa itu. Padahal menghargai satu sisi sejarah tidak berarti membenarkan semua sisi lainnya.
Menilai sejarah seharusnya bukan soal memilih pahlawan atau penjahat, tetapi soal memahami manusia dan konteks zamannya.
Saya sering membaca ulang tulisan-tulisan lama dari masa Orde Baru. Gaya bahasanya kaku, kadang terasa dibuat-buat, tapi juga memperlihatkan upaya besar untuk membangun kebanggaan nasional. Ada proyek besar dan cita-cita yang jelas. Mungkin caranya keliru, tetapi arah dasarnya adalah menjaga agar negara ini tidak pecah.
Setelah reformasi, kita berhasil membuka ruang kebebasan. Media bebas, partai politik tumbuh, kritik tidak lagi dianggap kejahatan. Tetapi di sisi lain, arah besar itu perlahan kabur. Demokrasi berkembang, tapi pembangunan sering kehilangan fokus.
Apakah itu berarti Orde Baru lebih baik? Tentu tidak sesederhana itu.
Kita tidak perlu memilih antara masa lalu dan masa kini. Yang kita butuhkan adalah kesediaan untuk belajar dari keduanya.
Menilai sejarah tanpa bias berarti berani mengakui jasa tanpa menutup mata terhadap kesalahan. Berani mengingat korban tanpa menolak keberhasilan.
Sayangnya, banyak diskusi tentang sejarah di Indonesia masih terjebak pada dikotomi hitam putih. Orde Baru dianggap masa gelap, Reformasi dianggap masa terang. Padahal kebenaran sering berada di wilayah abu-abu yang lebih rumit.
Sebagai bangsa, kita harus belajar keluar dari kebiasaan menilai dengan emosi. Sejarah tidak untuk diadili, tapi untuk dipahami.
Sebagian generasi muda sekarang mengenal Soeharto hanya dari meme atau video singkat di media sosial. Mereka melihatnya seperti tokoh yang jauh, mungkin karikatural. Ada yang merindukannya karena dianggap pemimpin yang tegas. Ada yang menolaknya karena simbol otoritarianisme.
Keduanya sah, tapi keduanya tidak cukup. Kita membutuhkan pembacaan sejarah yang lebih mendalam, yang berani menelusuri data, bukan sekadar mengikuti narasi populer.
Bias reformasi juga terlihat dalam cara negara merumuskan kebijakan sejarah. Banyak peristiwa penting Orde Baru yang belum ditulis secara utuh. Pelanggaran hak asasi manusia, konflik politik, hingga pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur dan pertanian, semuanya masih tersebar dalam versi yang terpisah-pisah.
Kita membutuhkan keberanian untuk menulis ulang sejarah secara utuh, tanpa rasa takut dianggap membela atau menuduh.
Saya teringat satu kalimat dari guru sejarah di SMA dulu. Ia berkata, “Menulis sejarah itu seperti menimbang dua sisi koin. Jangan hanya melihat yang mengilap, tapi jangan pula melupakan bentuk utuhnya.”
Kalimat itu terasa sederhana, tetapi kini justru semakin relevan.
Menilai masa lalu tidak berarti memaafkan tanpa penilaian. Tapi juga bukan menghukum tanpa pengertian. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan, melainkan bangsa yang bisa berdamai dengan ingatan.
Reformasi telah memberi kita ruang untuk berbicara. Sekarang saatnya kita menggunakan ruang itu untuk berpikir jernih.
Soeharto, dengan segala kontradiksinya, adalah bagian dari perjalanan bangsa. Ia bukan satu-satunya pelaku, tapi simbol dari satu zaman. Jika kita bisa menilai tokoh seperti itu tanpa dendam dan tanpa puja, maka kedewasaan sejarah kita sedang tumbuh.
Kita tidak akan maju dengan menolak masa lalu. Kita hanya akan maju jika berani berdialog dengannya.
Dan barangkali, di situlah arti sejati dari menimbang sejarah tanpa bias reformasi. Sebuah proses untuk melihat masa lalu bukan sebagai beban, melainkan sebagai guru yang memberi arah bagi masa depan.