Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Menjelang tahap akhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan kembali komitmen Pemkot terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui sambungan daring bersama jajaran Komisioner KI Jawa Timur pada Kamis (23/10/2025), wali kota yang akrab disapa Ning Ita memaparkan berbagai langkah konkret dan inovasi yang telah diterapkan. “Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memastikan seluruh layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan merata. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Ning Ita, komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah serta penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan monitoring rutin. Pemerintah juga berupaya mengembangkan sistem pelayanan informasi publik yang terintegrasi dengan platform digital untuk memperluas jangkauan akses masyarakat.
Salah satu terobosan unggulan yang menjadi perhatian adalah program Duta Keterbukaan Informasi, hasil pengembangan dari inisiatif PPID Road to School. Program ini melibatkan para pelajar di Kota Mojokerto sebagai agen transparansi yang berperan menyebarkan nilai-nilai keterbukaan informasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Langkah ini dinilai strategis karena menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik sejak usia muda.
“Kami ingin keterbukaan informasi menjadi budaya kerja yang hidup di setiap lini pemerintahan, sekaligus menjadi bagian dari pendidikan karakter generasi muda Mojokerto,” ujar Ning Ita dalam paparannya.
Dengan berbagai inovasi tersebut, Kota Mojokerto berharap dapat mempertahankan predikatnya sebagai salah satu daerah dengan implementasi keterbukaan informasi publik terbaik di Jawa Timur. Menurut Ning Ita, penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan dorongan untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan inklusif.
“Harapan kami, keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi penghargaan administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja seluruh ASN dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan responsif,” pungkasnya.