Bondowoso – Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 dalam rapat paripurna di Graha Paripurna, Kamis (18/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Lora Hamid menyampaikan lewat surat yang dibacakan Oleh Wakil bupati Bondowoso as’ad yahya syafi’i, Hamid meng apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan catatan kritis. Menurutnya, kritik dan saran DPRD merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih akuntabel.
“Kami berterima kasih, karena kritik dan saran DPRD menjadi masukan berharga bagi pemerintah,” ujarnya.
Soal Belanja Pegawai
Menanggapi kritik terkait membengkaknya belanja pegawai, Bupati Hamid menegaskan bahwa kondisi tersebut tak bisa dihindari. Kenaikan terjadi akibat penyesuaian tunjangan kinerja, pengangkatan pegawai baru, serta kewajiban regulasi dari pemerintah pusat.
“Meski meningkat, belanja pegawai tetap dalam koridor aturan dan dijalankan secara transparan,” jelasnya.
Infrastruktur dan Prioritas Pembangunan
Terkait sorotan atas pemangkasan belanja infrastruktur, Bupati Hamid mengakui adanya pengurangan. Langkah itu diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Bukan berarti pembangunan diabaikan. Skala prioritas tetap dijalankan, terutama jalan desa, layanan dasar, dan fasilitas publik yang mendukung perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan
Bupati juga menegaskan komitmennya menjaga anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan guru, tenaga medis, serta pelayanan publik disebutnya tidak akan dikurangi.
Selain itu, ia menyoroti program pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan serius Bondowoso. Ia menekankan perlunya sinergi pemerintah daerah dan DPRD agar program benar-benar tepat sasaran.
“Kami butuh dukungan legislatif dalam pengawasan agar program tidak salah arah,” ungkapnya.
Serapan Anggaran dan Kinerja OPD
Menanggapi kritik tentang rendahnya serapan anggaran di sejumlah dinas, Bupati mengakui masih ada kelemahan perencanaan. Namun, ia memastikan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sedang diperketat agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
“Kami siap diaudit dan membuka data anggaran kepada DPRD maupun publik,” tandasnya.
Revitalisasi BUMD dan Pemberdayaan Ekonomi
Soal peran BUMD, Ra Hamid sepakat dengan pandangan DPRD bahwa kontribusinya perlu diperkuat. Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh agar BUMD mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD jangan jadi beban, tapi harus jadi penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya UMKM dan sektor pertanian. Pemerintah tengah merancang program hulu-hilir untuk memperkuat produk unggulan Bondowoso, seperti kopi dan hasil pertanian lainnya.
“Inilah sektor yang nyata menyerap tenaga kerja dan menopang kesejahteraan warga,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif
Di akhir penyampaiannya, Bupati Hamid menekankan bahwa perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Yang terpenting, kata dia, kedua pihak tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Kami siap berkolaborasi dengan DPRD demi kepentingan bersama. Ini komitmen nyata untuk memperbaiki kelemahan dan melanjutkan pembangunan Bondowoso yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Bupati berharap dinamika antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terjaga dalam koridor hukum, sehingga pembahasan P-APBD 2025 berjalan lancar. (Adv).