Samarinda – Ketua Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dinilai sebagai fondasi utama agar arah pembangunan lima tahun ke depan bisa berjalan linear, efisien, dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“RPJMD Kutim harus selaras dengan provinsi supaya arah pembangunannya linear. Kalau tidak sinkron, nanti program hanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Kita ingin Kutim betul-betul bergerak sejalan dengan Kaltim,” ujarnya usai rapat Badan Musyawarah di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025).
Sebagai anggota DPRD dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Agus menyoroti bahwa selama ini banyak permasalahan lapangan muncul karena tidak adanya keselarasan antara prioritas program provinsi dan kabupaten. Ia menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD harus dimaknai sebagai forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan lintas level pemerintahan.
Agus menekankan bahwa program prioritas provinsi seperti peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal harus diadopsi secara penuh dalam dokumen perencanaan Kutai Timur.
“Kami mau dalam lima tahun ke depan, kepemimpinan di Kutai Timur benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jangan hanya selesai di atas kertas,” katanya.
Dalam Musrenbang RPJMD Kutim 2025–2029 yang digelar di Sangatta, Kamis (26/6/2025), Agus hadir bersama sejumlah legislator Dapil VI lainnya seperti Arfan (NasDem), Agusriansyah Ridwan (PKS), Apansyah (Golkar), dan Hj. Sulasih (PKB). Mereka semua mendorong agar arah pembangunan Kutim tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau mau Kutim maju, SDM harus diperkuat. Pembangunan tidak cukup hanya bangunan fisik atau infrastruktur besar. Harus ada perbaikan kualitas masyarakat,” lanjut Agus.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pembagian peran dan skema pembiayaan antara provinsi dan kabupaten. Menurutnya, sinergi semacam ini bisa mencegah tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
Agus menegaskan bahwa masyarakat saat ini menuntut realisasi, bukan sekadar rencana. Oleh karena itu, keselarasan RPJMD antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung.
“Semua perencanaan harus bisa diukur dampaknya. Kalau program provinsi dan kabupaten sudah sejalan, masyarakat yang akan diuntungkan,” tutupnya. (ADV).