Samarinda – Riuh persoalan narkoba di Kalimantan Timur kini ibarat bara dalam sekam, terus memantik kekhawatiran publik. Di tengah sorotan terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkotika, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kalimantan Timur, Sirajuddin, meminta jajaran kepolisian mengambil langkah tegas dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam pernyataannya, Sirajuddin mendesak Kapolda Kalimantan Timur memberikan perhatian khusus terhadap persoalan narkoba yang dalam beberapa waktu terakhir ramai menjadi pembahasan publik. Menurutnya, berbagai isu terkait dugaan peredaran narkotika, termasuk kabar yang menyeret oknum aparat di wilayah Kutai Barat, perlu ditangani secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Ia menilai, apabila benar terdapat aparat yang ikut terlibat, kondisi tersebut dapat menjadi pukulan serius terhadap citra institusi kepolisian serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Kami meminta Kapolda Kalimantan Timur untuk menjadikan persoalan ini sebagai atensi khusus dan segera mengambil langkah tegas. Instruksikan seluruh Kapolres untuk melakukan tes urine kepada jajarannya, serta jangan ragu menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Kalimantan Timur. Jangan sampai ada pembiaran, karena ini menyangkut marwah institusi Polri dan kepercayaan masyarakat,” tegas Bung Sirajuddin, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis Kalimantan Timur.
Pernyataan tersebut juga disertai dorongan agar seluruh kepolisian resor di wilayah Kalimantan Timur segera melakukan tes urine secara menyeluruh terhadap anggota, terutama personel yang bertugas pada satuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan kasus narkoba. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus menunjukkan keseriusan institusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparat penegak hukum.
Sirajuddin menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba seharusnya tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapisan masyarakat bawah semata. Menurutnya, apabila ditemukan keterlibatan aparat, maka proses hukum harus berjalan secara adil dan terbuka tanpa perlakuan istimewa. Ia berpandangan bahwa pemberantasan narkotika hanya akan efektif apabila dilakukan secara menyeluruh, termasuk membersihkan dugaan praktik menyimpang di internal lembaga penegak hukum.
“Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, adil, dan tanpa pandang bulu, bukan hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga membersihkan aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya oknum yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Di sisi lain, isu dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba memang kerap menjadi perhatian serius masyarakat karena menyangkut integritas penegakan hukum. Penguatan pengawasan internal, transparansi proses pemeriksaan, hingga tindakan disipliner dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas aparat di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pemberantasan narkotika di daerah.
Desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi aparat penegak hukum di Kalimantan Timur. Langkah cepat dan terbuka dinilai menjadi kunci untuk memastikan upaya perang melawan narkoba berjalan tanpa kompromi serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.