Samarinda – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menanggapi penilaian bahwa Kaltim masuk dalam lima besar provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan harapan bahwa kondisi tersebut tidak mencapai tingkat ketegangan yang signifikan.
Menurut Akmal Malik, penilaian tersebut seharusnya bukanlah hal yang dilihat secara negatif, melainkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Penilaian yang dilakukan Bawaslu, bahwa Kaltim masuk 5 besar IKP, jangan dilihat sisi negatifnya, jadikan penilaian itu sebagai bahan melakukan muhasabah,” ucapnya.
Sementara Kaltim mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024, Akmal Malik mendorong untuk meningkatkan sosialisasi terkait peran penting partisipasi dalam proses pemilihan.
Akmal Malik juga menekankan perlunya semua pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat, untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pesta demokrasi.
“Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan, selain Kepolisian, TNI tentunya tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat juga akan dilibatkan untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Provinsi Kaltim,” katanya.
Dalam rangka menjaga stabilitas negara, ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi konflik horizontal dan perpecahan sosial yang bisa terjadi selama Pemilu.
“Kita berharap Pemilu 2024, Indonesia tidak akan sepanas negara lain,” harapnya.
Pj Gubernur Kaltim menggarisbawahi perlunya kolaborasi semua pihak dan upaya bersama guna memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana yang damai dan terkendali.