Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memaparkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri 2025-2029 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, [Kamis (13/3/2025)]. Acara berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta anggota dewan.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Vinanda menekankan bahwa penyusunan RPJMD telah dimulai sejak tahun 2024 dengan penyusunan rancangan teknokratik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Setelah penetapan kepala daerah oleh KPU, tim penyusun terus berkolaborasi menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut.
Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, rancangan awal RPJMD telah dikonsultasikan dengan publik. Beberapa program prioritas yang akan segera direalisasikan dalam 100 hari kerja mencakup pemberian insentif bagi Ketua RT, RW, dan guru ngaji, bantuan modal serta perluasan pasar bagi UMKM, serta peluncuran program “Lapor Mbak Wali”.
“Pembahasan rancangan awal ini bertujuan untuk menyepakati visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Hasilnya akan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen sebelum masuk ke tahap konsultasi dengan gubernur dan Musrenbang RPJMD,” terang Vinanda.
Dijadwalkan, rancangan akhir RPJMD akan dibahas kembali bersama DPRD pada [Mei 2025].
Terkait LKPJ 2024, Vinanda mengungkapkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri menunjukkan hasil sangat baik. Beberapa indikator utama yang berhasil dicapai di antaranya:
- Indeks Reformasi Birokrasi: 84,67 (109,96% dari target).
- Indeks Kepuasan Masyarakat: 3,54 (93,18% dari target), dengan unsur biaya/tarif dan kompetensi pelaksana sebagai komponen terbaik.
- Skor Smart City: 3,38 (95,21% dari target).
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 81,88 (101,65% dari target), dengan peningkatan di semua dimensi.
Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 3,43% atau 98% dari target, dengan sektor transportasi, jasa, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman menjadi penyumbang utama. Indeks GINI mencapai 0,337, menunjukkan keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan.
Selain itu, tingkat kemiskinan Kota Kediri pada 2024 tercatat sebesar 6,51% dengan capaian 105,65% dari target. Upaya pengurangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, bantuan pangan non-tunai, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai 4,56 dengan capaian 106,05% dari target, menunjukkan tingginya toleransi di masyarakat. Sementara itu, realisasi Indeks Kota Layak Huni mencapai 81,02 (100,65% dari target), didukung oleh fasilitas ibadah, kesehatan, dan taman kota yang semakin baik.
Vinanda menegaskan bahwa laporan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik ke depan.
“Terima kasih kepada DPRD, masyarakat, tokoh agama, serta forkopimda yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Kediri. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan kita,” pungkasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua I DPRD Sudjono Teguh Widjaja, Wakil Ketua II Moh. Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, serta jajaran Kepala OPD dan anggota DPRD Kota Kediri.