Jember – Di bawah atap pendopo yang sarat simbol kekuasaan dan budaya, pesantren bertemu negara dalam sebuah dialog kebijakan. Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya membangun daerah berbasis nilai-nilai pesantren dan penguatan peran perempuan ulama melalui Daurah Ilmiyah Bu Nyai Nusantara (BNN) Kabupaten Jember yang digelar di , Sabtu (7/2/2026).
Forum yang dihadiri puluhan Bu Nyai dari berbagai pesantren tersebut dimanfaatkan untuk memaparkan sejumlah capaian kebijakan publik strategis. Mulai dari layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, program beasiswa khusus santri, hingga kebijakan pengembangan pariwisata daerah, disampaikan langsung di hadapan tokoh-tokoh perempuan ulama yang selama ini menjadi penyangga moral masyarakat.
Dalam sambutannya, Gus Fawait menekankan bahwa Bu Nyai memiliki posisi penting sebagai penjaga nilai sosial pesantren sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menjaga kohesi sosial. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang cepat, peran perempuan ulama menjadi jangkar etika dan kebangsaan di tingkat lokal.
Ia juga menyinggung makna simbolik penyelenggaraan kegiatan keagamaan di pendopo kabupaten. Bagi Gus Fawait, ruang pemerintahan tidak boleh steril dari ekspresi nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Kepemimpinan berlatar belakang santri, menurutnya, menjadi momentum menghadirkan identitas Jember sebagai kota santri ke dalam ruang-ruang resmi pemerintahan.
“Ekspresi keagamaan yang hidup di pendopo dan ruang publik adalah bagian dari identitas Jember sebagai kota santri,” ujar Gus Fawait dalam forum tersebut.
Di sektor pariwisata, Gus Fawait melaporkan terobosan berupa penyatuan sistem tiket Pantai Papuma dan Watu Ulo yang mulai berlaku sejak Januari 2026. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata Jember sekaligus memperkuat kawasan Tapal Kuda sebagai destinasi unggulan Jawa Timur. Integrasi tiket tersebut diharapkan mempermudah wisatawan dan meningkatkan lama kunjungan.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Sejak 1 April 2025, seluruh warga ber-KTP Jember dapat mengakses layanan berobat gratis melalui skema UHC Prioritas di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kebijakan ini juga mencakup santri yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sehingga mereka tetap terlindungi secara kesehatan.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember meluncurkan program beasiswa khusus santri yang menjangkau 2.000 penerima. Program tersebut tidak hanya menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp500 ribu per bulan, dengan total dukungan sekitar Rp11 juta per santri setiap tahun. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi pesantren dalam sejarah kebangsaan dan pembangunan sosial.
Selain memaparkan capaian pemerintahan, Gus Fawait mengajak seluruh elemen Nahdlatul Ulama, khususnya Muslimat dan Bu Nyai Nusantara, untuk memperkuat persatuan pasca-Pilkada. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat agar agenda pembangunan daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Daurah Ilmiyah Bu Nyai Nusantara di Jember pun menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pesantren, sekaligus penegasan bahwa perempuan ulama memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, nilai kebangsaan, dan arah pembangunan daerah ke depan.