Solok – Seperti bara dalam sekam, kekecewaan warga Nagari Bukit Kandung perlahan membesar setelah pernyataan pemimpinnya justru dianggap tak berpihak. Ucapan yang semestinya menenangkan, malah memantik kemarahan di tengah masyarakat.
Polemik ini mencuat dalam pertemuan yang digelar pada Senin (30/3/2026) di Nagari Bukit Kandung, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pihak, termasuk Wali Nagari Bukit Kandung Asriyandi, warga seperti Yudi dan Dion, serta Sekretaris Nagari. Agenda awalnya adalah membahas laporan warga terkait aktivitas kandang ternak yang dinilai mengganggu lingkungan.
Dalam forum tersebut, Asriyandi menyampaikan bahwa penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah. Namun, pernyataannya yang menegaskan bahwa aktivitas kandang tidak akan dihentikan justru memicu reaksi keras dari warga. Pernyataan itu dinilai bertentangan dengan semangat musyawarah yang seharusnya membuka ruang solusi.
“Kami datang dengan bukti, bahkan tokoh adat juga ikut menandatangani. Tapi sebelum dibahas, sudah ada kesimpulan. Lalu musyawarah ini untuk apa?” ujar Yudi.
Kekecewaan warga semakin menguat karena laporan yang mereka ajukan bukan tanpa dasar. Dokumen pengaduan disebut memuat kronologi lengkap beserta dampak yang dirasakan, mulai dari bau menyengat, peningkatan populasi lalat, hingga kekhawatiran terhadap kesehatan lingkungan sekitar.
Menariknya, pengaduan tersebut juga ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Kandung, A. Datuak Mangkuto Sati, yang merupakan tokoh adat sekaligus mantan Wali Nagari. Keterlibatan tokoh adat ini dinilai memperkuat legitimasi laporan warga sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian serius lintas elemen masyarakat.
Namun, sikap yang ditunjukkan dalam pertemuan itu justru menimbulkan persepsi bahwa Wali Nagari tidak berada di posisi netral. Sejumlah warga menilai Asriyandi lebih menyerupai “juru bicara” kepentingan pihak pemilik kandang, bukan sebagai pemimpin yang berdiri di tengah untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan warga mengenai esensi musyawarah yang digelar. Apakah forum tersebut benar-benar untuk mencari solusi bersama, atau hanya sekadar formalitas karena arah keputusan telah ditentukan sebelumnya.
Persoalan ini kini berkembang lebih luas, tidak hanya terkait dampak lingkungan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nagari. Warga berharap pemerintah nagari dapat kembali menjalankan perannya secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan langkah konkret dan sikap terbuka dari pemerintah nagari guna menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana dan berkeadilan.