Jombang – Kemelut yang melanda Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera di Kabupaten Jombang belum menemukan titik terang. Di tengah munculnya angka sekitar Rp125 miliar yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan koperasi, Tim Pendamping Anggota masih berupaya menelusuri aset, mengumpulkan dokumen, dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Nasib sekitar 1.500 anggota pun menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan dan kepentingan ekonomi mereka.
Ketua Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera, Sri Surjati, S.S., M.Si., menjelaskan perkembangan penelusuran tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Sekretariat Kabupaten Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Selasa (3/11/2026). Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 1 September 2026 itu mendapat mandat menghimpun data, memeriksa dokumen, serta menelusuri informasi mengenai sejarah dan pengelolaan koperasi. Hingga awal November, proses tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai kondisi keuangan maupun nilai aset koperasi.
Sri menjelaskan bahwa pembentukan tim merupakan tindak lanjut dari keputusan anggota koperasi yang menginginkan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Tim bertugas mengumpulkan informasi dan dokumen yang dapat membantu menjelaskan kondisi pengelolaan koperasi secara lebih menyeluruh.
Hasil pekerjaan awal juga telah dilaporkan kepada anggota melalui rapat khusus yang diselenggarakan pada Selasa (20/10/2026).
“Sebagai amanah dari rapat anggota luar biasa, tim berupaya menggali data, informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Hasil pelaksanaan tugas tersebut juga sudah kami sampaikan dalam rapat anggota khusus tanggal 20 Oktober kemarin,” ungkap Sri.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengamankan dokumen kepemilikan aset tanah milik koperasi.
Dokumen tersebut meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), serta bukti administrasi pertanahan yang masih berbentuk petok.
Menurut Sri, pengamanan dilakukan bersama pengurus koperasi setelah mempertimbangkan kondisi fasilitas penyimpanan dokumen di kantor KPRI Sejahtera.
Tempat penyimpanan sebelumnya dinilai belum memiliki pengamanan yang memadai untuk menjaga dokumen penting tersebut.
Karena itu, sertifikat dan dokumen pertanahan dipindahkan ke tempat penyimpanan yang dinilai lebih aman menggunakan brankas.
“Secara fisik sertifikat-sertifikat itu sudah aman. Ada yang berupa SHM, SHGB, bahkan masih ada yang berupa petok,” jelasnya.
Pengamanan dokumen tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan bukti kepemilikan aset tetap tersedia selama proses penelusuran berlangsung.
Namun, keberadaan sertifikat yang telah diamankan belum secara otomatis memberikan kepastian mengenai nilai keseluruhan aset koperasi.
Penilaian terhadap aset masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk memastikan status hukum, kondisi, dan nilai ekonominya.
Sri mengungkapkan bahwa Tim Pendamping Anggota turut berkoordinasi dengan sejumlah unsur Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan mandatnya.
Instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Inspektorat, Bagian Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk mendukung pengumpulan informasi, klarifikasi dokumen, dan penelusuran berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
Meski melibatkan sejumlah perangkat daerah, Sri menegaskan bahwa tim tersebut tetap merupakan Tim Pendamping Anggota yang dibentuk berdasarkan keputusan RALB.
Mandat tim berfokus pada pendampingan, pengumpulan data, dan penyampaian hasil penelusuran kepada anggota sesuai keputusan rapat.
Ketika ditanya mengenai keterlibatan aparat penegak hukum (APH), Sri menyampaikan bahwa tim belum melakukan koordinasi maupun meminta bantuan langsung kepada unsur penegak hukum.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa langkah penelusuran yang dilakukan tim masih berjalan dalam ruang lingkup mandat pendampingan anggota koperasi.
Di sisi lain, besarnya angka yang muncul dalam kemelut KPRI Sejahtera menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan secara cermat.
Nilai sekitar Rp125 miliar disebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan koperasi dan menjadi perhatian serius.
Sri tidak menampik bahwa jumlah tersebut sangat besar, terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan sekitar 1.500 anggota yang selama ini mempercayakan pengelolaan kegiatan ekonomi kepada koperasi.
Namun, angka Rp125 miliar tersebut belum dapat dinyatakan sebagai nilai kerugian yang telah terbukti.
Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah angka tersebut berkaitan dengan aset, kewajiban, piutang, atau komponen keuangan lainnya.
Kepastian mengenai posisi keuangan koperasi hanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pendamping Anggota telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan KPRI Sejahtera.
Pihak yang dimintai informasi mencakup pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi.
Proses tersebut dilakukan melalui wawancara, permintaan dokumen, serta klarifikasi atas informasi yang berhasil dihimpun.
Menurut Sri, pengumpulan keterangan belum sepenuhnya selesai sehingga tim masih membutuhkan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
Salah satu hal yang belum dilakukan adalah menggunakan jasa penilai independen atau appraisal untuk menghitung nilai aset koperasi.
Ketika ditanya apakah tim telah melibatkan lembaga penilai independen, Sri memberikan jawaban singkat.
“Belum,” jawabnya.
Dengan belum dilakukannya penilaian independen, nilai aset koperasi maupun potensi kerugian yang mungkin timbul belum memiliki dasar penilaian profesional yang dapat dijadikan kesimpulan akhir.
Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan angka-angka yang berkaitan dengan persoalan KPRI Sejahtera.
Penelusuran perlu membedakan antara nilai aset yang tercatat, nilai pasar aset, kewajiban koperasi, dan kemungkinan persoalan pengelolaan keuangan.
Perbedaan tersebut penting agar informasi yang diterima anggota tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi koperasi.
Sri, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabupaten Jombang, mengungkapkan bahwa KPRI Sejahtera telah berdiri sejak lama.
Ia menyebut koperasi tersebut sudah ada ketika dirinya mulai menjalani masa sebagai calon pegawai negeri sipil sekitar tahun 1996.
Riwayat panjang tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KPRI Sejahtera telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi para anggotanya selama bertahun-tahun.
Karena itu, persoalan yang kini terjadi tidak hanya menyangkut administrasi kelembagaan, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.
Dengan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 1.500 orang, setiap perkembangan penelusuran aset dan keuangan memiliki arti penting bagi mereka.
Para anggota membutuhkan kepastian mengenai kondisi koperasi, keberadaan aset, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana.
Di tengah situasi tersebut, transparansi menjadi salah satu kebutuhan utama agar informasi mengenai perkembangan penanganan persoalan dapat diketahui secara jelas.
Pengamanan dokumen pertanahan merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai kondisi keuangan koperasi.
Masih diperlukan penelusuran mengenai pencatatan aset, pengelolaan dana, kewajiban koperasi, serta dokumen pertanggungjawaban pengurus.
Hasil klarifikasi dari pengurus, pengawas, dan karyawan juga perlu diperiksa secara menyeluruh agar dapat memberikan gambaran yang objektif.
Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sejumlah media daring yang disebut dalam informasi awal, Kejaksaan Negeri Jombang dilaporkan tengah mempelajari persoalan KPRI Sejahtera serta mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pengurus.
Informasi mengenai langkah Kejari tersebut merupakan laporan yang dikutip dari pemberitaan media lain, bukan hasil konfirmasi langsung dalam wawancara dengan Sri Surjati.
Dengan demikian, kegiatan penelusuran oleh Tim Pendamping Anggota dan informasi mengenai pendalaman oleh aparat penegak hukum perlu dibedakan sesuai kewenangan masing-masing.
Belum adanya kesimpulan akhir juga berarti tidak dapat serta-merta ditetapkan adanya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum tanpa proses pembuktian.
Di tengah persoalan yang belum tuntas, harapan anggota kini tertuju pada hasil kerja tim yang memperoleh mandat melalui RALB.
Kejelasan mengenai aset, kondisi keuangan, dan pertanggungjawaban pengelolaan koperasi menjadi hal penting untuk memulihkan kepercayaan.
Apalagi, koperasi pada dasarnya dibangun atas prinsip kebersamaan dan kepentingan ekonomi anggota.
Ketika muncul persoalan pengelolaan, keterbukaan informasi serta mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk menjaga hak dan kepentingan seluruh anggota.
Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang kini masih melanjutkan pengumpulan data dan klarifikasi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan koperasi.
Pengamanan sertifikat tanah menjadi langkah awal yang telah dilakukan, sementara kepastian nilai aset dan kondisi keuangan masih menunggu pemeriksaan lebih mendalam.
Dengan besarnya angka Rp125 miliar yang menjadi perhatian dan kepentingan sekitar 1.500 anggota, hasil penelusuran yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai masa depan KPRI Sejahtera.
