Jombang – Ancaman bencana pada musim penghujan menjadi alarm bagi kesiapsiagaan Kabupaten Jombang. Di tengah potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang masih menghadapi keterbatasan armada, personel, serta anggaran operasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi C DPRD Jombang yang mendorong penguatan sarana penanggulangan bencana sebelum risiko di lapangan meningkat.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kabupaten Jombang bersama jajaran BPBD di Ruang Komisi C, Gedung DPRD Jombang, Rabu (4/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C Gus Heri bersama sejumlah anggota dewan tersebut berlangsung tertutup bagi awak media selama sekitar tiga jam. Seusai pertemuan, pihak BPBD dan pimpinan komisi memberikan keterangan mengenai kesiapan menghadapi musim hujan, wilayah rawan bencana, serta kebutuhan penguatan fasilitas operasional.
Sekretaris BPBD Kabupaten Jombang, Nur Puji, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan desa, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir maupun tanah longsor.
Berdasarkan informasi prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan BPBD, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Sementara itu, beberapa wilayah diperkirakan mengalami awal musim hujan lebih cepat atau baru memasuki musim hujan pada Januari 2027, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Februari 2027.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Jombang berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui komunikasi dengan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
Penguatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 10 desa.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan masyarakat dalam mengenali potensi ancaman dan mengambil langkah awal ketika menghadapi situasi darurat.
“Kami sudah menginformasikan kepada kepala kecamatan dan desa agar meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga kami imbau untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi sesuatu,” ungkap Nur Puji diwawancarai awak media usai RDP yang berlangsung sekira tiga jam.
Selain ancaman banjir, BPBD Jombang memberikan perhatian terhadap potensi tanah longsor di sejumlah kawasan.
Wilayah yang disebut memiliki karakteristik geografis rawan longsor antara lain Kecamatan Wonosalam, Bareng, Mojoagung, serta beberapa kawasan lainnya.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah laporan munculnya retakan tanah di sejumlah titik di Kecamatan Bareng setelah berlangsungnya musim kemarau panjang.
Retakan tersebut dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi jalur masuk air hujan ke dalam lapisan tanah.
Apabila hujan deras turun dalam waktu singkat, air yang masuk melalui retakan dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan tanah, terutama pada kawasan yang memiliki kemiringan lereng.
Karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan maupun lokasi dengan indikasi pergerakan tanah diminta meningkatkan kewaspadaan.
“Alhamdulillah, kemarin hujannya tidak langsung deras sehingga tanah masih memiliki kesempatan untuk menyerap air. Namun, kalau langsung turun hujan deras, kami khawatir bisa memicu longsor,” jelasnya.
Kewaspadaan terhadap perubahan kondisi tanah menjadi penting karena bencana longsor dapat terjadi ketika sejumlah faktor risiko muncul secara bersamaan.
Selain intensitas hujan, kondisi lereng, struktur tanah, dan perubahan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi potensi bahaya.
BPBD berharap masyarakat dapat segera menyampaikan informasi kepada aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda yang mengarah pada ancaman bencana.
Di balik berbagai langkah antisipasi tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana operasional masih menjadi persoalan yang dihadapi BPBD Jombang.
Nur Puji mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki daerah telah berusia cukup tua.
Bahkan, kendaraan tertua yang masih tercatat dalam armada operasional merupakan unit keluaran tahun 1983.
Usia kendaraan menjadi salah satu perhatian karena kesiapan peralatan sangat dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat.
“Kendaraan operasional sangat terbatas. Bahkan, ada kendaraan pemadam kebakaran yang usianya sudah sangat tua. Yang paling tua tahun 1983,” ungkapnya.
Selain kondisi kendaraan, jumlah personel pemadam kebakaran juga dinilai belum memenuhi kebutuhan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
Saat ini, jumlah personel Damkar Jombang tercatat sebanyak 84 orang yang mendukung operasional empat pos pemadam kebakaran.
Menurut Nur, kebutuhan ideal pada setiap pos setidaknya terdiri atas empat regu dengan enam personel dalam setiap regu.
Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan personel untuk empat pos mencapai 96 orang, sedangkan jumlah yang tersedia masih berada di bawah angka tersebut.
Keterbatasan tersebut menjadi tantangan apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat secara bersamaan di beberapa lokasi.
Dalam situasi seperti itu, kesiapan armada, ketersediaan petugas, dan kemampuan menjangkau lokasi kejadian menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan.
BPBD Jombang berharap kebutuhan penguatan sarana dan prasarana dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Salah satu alternatif yang diharapkan dapat membantu pemenuhan fasilitas adalah dukungan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD.
Nur menyebut BPBD selama ini belum pernah memperoleh dukungan pengadaan sarana dan prasarana melalui skema tersebut.
“Kami berharap melalui pokir bisa dibantu oleh DPRD, karena selama ini BPBD belum pernah mendapatkan dukungan dari sana,” ujarnya.
Harapan tersebut disampaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat pemenuhan kebutuhan operasional harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BPBD menilai penambahan dan pembaruan fasilitas perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan paling mendesak.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, Gus Heri, menjelaskan bahwa RDP difokuskan pada kesiapan menghadapi musim penghujan dan berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Jombang yang memiliki kawasan pegunungan di bagian utara dan selatan membutuhkan perhatian dalam penyusunan langkah mitigasi.
Selain ancaman banjir dan tanah longsor, Komisi C juga menyoroti potensi bahaya pohon maupun dahan yang berada di sekitar jalan raya.
“Kami mengoordinasikan kesiapsiagaan BPBD, khususnya terkait pemotongan dahan pohon yang rimbun di jalan raya dan hal-hal lain yang berpotensi memicu musibah di musim hujan pertama,” ujar Gus Heri dari Fraksi Demokrat ini.
Gus Heri menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum bencana terjadi agar potensi kerugian dan gangguan aktivitas masyarakat dapat ditekan.
Pemantauan pohon yang berisiko tumbang, kondisi saluran air, serta wilayah rawan longsor menjadi bagian dari perhatian yang disampaikan dalam pembahasan.
Komisi C juga menyoroti besaran anggaran BPBD Jombang yang disebut berada pada kisaran Rp5 miliar.
Menurut Gus Heri, alokasi tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah serta kebutuhan penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang.
Ia turut menyebut perbandingan dengan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang memiliki anggaran penanggulangan bencana mencapai sekitar Rp9 miliar.
Meski demikian, kebutuhan anggaran setiap daerah tetap dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, risiko bencana, dan struktur pembiayaan masing-masing pemerintah daerah.
Untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut, Gus Heri mendorong anggota Komisi C mempertimbangkan dukungan pokir yang diarahkan pada kebutuhan sarana penanggulangan bencana.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah kendaraan pemadam kebakaran berukuran kecil, termasuk jenis Tosa, yang dinilai dapat membantu menjangkau kawasan permukiman padat.
Kendaraan dengan ukuran lebih kecil dipandang memiliki keunggulan dalam menjangkau akses jalan sempit yang sulit dilalui armada pemadam berukuran besar.
Namun, pengadaan fasilitas tersebut tetap membutuhkan pembahasan dan penyesuaian dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.
Selain penguatan sarana, Komisi C mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah bencana, khususnya banjir.
Gus Heri menilai persoalan banjir tidak selalu disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh saluran air yang tersumbat sampah maupun pertumbuhan tanaman liar.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Sungai Jenggolo, yang disebut menghadapi persoalan tumbuhan liar di aliran sungai.
Karena itu, upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kelancaran saluran air dinilai membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Komisi C juga mendorong BPBD memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan edukasi dan imbauan kewaspadaan.
Melalui kanal komunikasi tersebut, informasi mengenai pencegahan bencana diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“BPBD punya media sosial, ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan. Selain itu, potensi dan tantangan di daerah rawan longsor juga harus diantisipasi sejak dini melalui imbauan penebangan pohon yang membahayakan,” pungkasnya.
RDP antara Komisi C DPRD dan BPBD Jombang tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan membutuhkan dukungan dari berbagai sisi.
Koordinasi antarlembaga, peningkatan kewaspadaan masyarakat, serta pembentukan desa tangguh bencana merupakan langkah penting dalam memperkuat mitigasi.
Namun, kesiapan tersebut juga perlu ditopang oleh armada yang memadai, personel yang mencukupi, dan dukungan anggaran sesuai kebutuhan.
Dengan potensi ancaman banjir, tanah longsor, serta keadaan darurat lainnya, penguatan kapasitas BPBD menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hasil pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi untuk menentukan langkah prioritas, terutama dalam pembaruan peralatan dan peningkatan kemampuan respons petugas.
Melalui kerja sama pemerintah daerah, DPRD, BPBD, dan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan di Kabupaten Jombang diharapkan semakin kuat sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.
