Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., menyampaikan bahwa dukungan terhadap pembentukan Pansus telah disepakati tujuh fraksi dan diproses melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Hal itu disampaikan Hadi ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (3/11/2026). Menurutnya, pembentukan Pansus bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan daerah sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum bagi kegiatan investasi di Kabupaten Jombang.
Hadi menjelaskan bahwa kesepakatan antarfaksi menjadi dasar penting untuk melanjutkan proses pembentukan Pansus sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
Dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
” Saat ini mayoritas, yakni tujuh fraksi yang ada di dewan, sangat setuju dan sudah sepakat dibentuk Pansus. DPRD dalam hal ini tentu mendukung dan sudah menyetujuinya, karena sudah diputuskan oleh Banmus,” ujar Hadi Atmaji saat dikonfirmasi media ini by telepon selulernya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Hadi, salah satu pertimbangan utama pembentukan Pansus adalah kebutuhan menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan memiliki kepastian hukum.
Kepastian tersebut dinilai penting agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi maupun industri tanpa menghadapi ketidakjelasan aturan.
Perhatian DPRD tidak hanya diarahkan kepada investor dari dalam negeri, tetapi juga mencakup pelaku investasi luar negeri yang berencana mengembangkan usaha di Kabupaten Jombang.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan investasi harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan peraturan daerah dan ketentuan pemerintah pusat.
Hadi menekankan pentingnya memastikan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang maupun regulasi pertanahan yang berada dalam kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dengan demikian, kepastian investasi yang ingin diwujudkan bukan berarti memberikan keleluasaan tanpa batas kepada pelaku usaha.
Sebaliknya, kegiatan investasi perlu berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas agar pembangunan ekonomi tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Selain menyangkut investasi, Pansus juga diarahkan untuk mencermati sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Jombang.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga pelaksanaannya perlu dikawal agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD juga menempatkan persoalan tata ruang wilayah sebagai salah satu fokus pembahasan.
Penataan ruang memiliki hubungan langsung dengan pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk permukiman, industri, fasilitas publik, dan kegiatan pertanian.
Karena itu, kebijakan tata ruang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap fungsi lahan.
Salah satu isu yang memperoleh sorotan publik adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Persoalan LP2B menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan kawasan pertanian yang memiliki peran penting dalam mendukung produksi pangan.
Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonomi dan investasi juga menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah.
Perbedaan kepentingan tersebut membutuhkan kejelasan kebijakan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
Melalui pembentukan Pansus, DPRD berharap berbagai persoalan tersebut dapat dikaji secara lebih terarah.
Hadi menilai keberadaan panitia khusus dapat menjadi sarana untuk menyamakan pandangan antarfaksi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Pembahasan secara khusus juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang memiliki dasar pertimbangan lebih menyeluruh.
Dalam konteks pengawasan, Pansus dapat menjadi instrumen DPRD untuk mendalami persoalan yang membutuhkan perhatian lintas bidang.
Namun, hasil kerja panitia khusus tetap harus diproses sesuai kewenangan dan tata tertib lembaga legislatif.
Hadi menyampaikan bahwa pembentukan Pansus telah memperoleh persetujuan melalui mekanisme Banmus DPRD Jombang.
Meski demikian, penyusunan keanggotaan masih memerlukan tahapan lanjutan.
Saat ini, DPRD menunggu usulan nama calon anggota yang akan ditugaskan dari masing-masing komisi.
Usulan tersebut diperlukan untuk melengkapi susunan keanggotaan sebelum Pansus menjalankan program kerjanya.
Setelah komposisi anggota terpenuhi, Pansus akan menentukan pimpinan yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas.
Tahapan berikutnya adalah menyusun agenda kerja sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
Hadi menjelaskan bahwa masa kerja Pansus direncanakan mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan batas maksimal hingga satu tahun sebagaimana disampaikannya.
Dalam rentang waktu tersebut, Pansus diharapkan dapat melakukan pembahasan terhadap berbagai persoalan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Hasil pembahasan kemudian akan dibawa ke forum rapat paripurna DPRD untuk memperoleh tanggapan dan pandangan akhir dari anggota dewan.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan agar hasil kerja Pansus tidak berhenti pada pembahasan internal.
“Tinggal bagaimana masing-masing komisi di DPRD mengusulkan siapa saja anggotanya yang akan duduk di dalam tim Pansus. Setelah itu kita agendakan program kerjanya sesuai tatib dewan,” pungkas Hadi.
Dengan tahapan tersebut, pelaksanaan kerja Pansus masih menunggu penyelesaian susunan anggota dan penetapan agenda pembahasan.
Belum disebutkan secara terperinci daftar persoalan yang akan menjadi prioritas pertama maupun jadwal dimulainya kegiatan Pansus.
Meski demikian, dukungan tujuh fraksi menjadi modal politik bagi DPRD untuk melanjutkan proses pembentukan tim secara kelembagaan.
Pembahasan mengenai investasi, RPJMD, tata ruang, dan LP2B diperkirakan membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak sesuai bidang kewenangannya.
Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting karena sejumlah persoalan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan eksekutif.
Dalam pemberitaan ini, konfirmasi turut diupayakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si.
Permintaan tanggapan disampaikan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, termasuk dengan mengirimkan draf berita untuk memperoleh penjelasan.
Namun, hingga berita ini disusun, Agus Purnomo belum memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut.
Dengan demikian, penjelasan mengenai pembentukan dan tujuan Pansus dalam laporan ini masih bersumber dari keterangan Ketua DPRD Jombang.
Tanggapan pemerintah daerah tetap diperlukan untuk mengetahui pandangan eksekutif terhadap rencana kerja panitia khusus, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan investasi dan penataan ruang.
Pembentukan Pansus juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Investasi yang berkembang membutuhkan kepastian aturan, sementara perlindungan lahan pertanian dan kesesuaian tata ruang tetap menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, pengawasan DPRD diharapkan mampu mendorong kebijakan yang memberikan ruang bagi pertumbuhan usaha tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tujuh fraksi membentuk Pansus menandai langkah awal DPRD Jombang dalam memperkuat pengawalan terhadap berbagai isu strategis daerah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pembahasan berlangsung secara objektif, terbuka, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Melalui kerja Pansus yang terarah, DPRD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum investasi, penataan ruang yang tertib, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jombang.
