Sebuah foto sekolah rusak mendadak membuka perdebatan jauh lebih besar daripada persoalan atap yang ambruk. Ia menyeret hubungan kekuasaan, kebebasan pers, sejarah kolonial, dan konsistensi moral seorang presiden.
Pada 22 Juli 2026, Harian Kompas menampilkan potret siswa SD Negeri Tanggirejo, Grobogan. Mereka menyantap program Makan Bergizi Gratis di dekat bangunan sekolah yang rusak.
Foto itu bukan rekayasa. Kondisi ruang kelas memang bermasalah, sedangkan kegiatan belajar harus menyesuaikan keterbatasan ruangan yang masih aman.
Sehari kemudian, Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam puncak Harlah ke-28 PKB. Ia menyinggung media yang menampilkan sekolah belum direnovasi, meskipun pemerintah disebut telah memperbaiki puluhan ribu sekolah.
Prabowo kemudian berbicara mengenai “londo ireng”. Istilah itu digunakannya untuk menggambarkan orang Indonesia yang mengabdi kepada bangsa lain dan membantu Belanda melawan rakyatnya sendiri.
Presiden menyatakan bahwa “londo-londo ireng” masih ada dengan pakaian berbeda. Ia menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat, lalu mempertanyakan sumber pembiayaan mereka.
Di sinilah persoalannya menjadi serius. Kritik atas pemberitaan tidak lagi dijawab dengan data tentang sekolah, melainkan dengan kecurigaan terhadap profesi, motif, identitas, dan kemungkinan hubungan dengan kepentingan asing.
Seorang presiden tentu berhak mengkritik media. Pemerintah juga berhak menyampaikan capaian, mengoreksi kekeliruan, meminta hak jawab, dan menunjukkan konteks yang dianggap tidak lengkap.
Namun, kekuasaan tidak boleh menyamakan kritik dengan pengkhianatan. Ketika wartawan ditempatkan dalam imajinasi yang sama dengan kaki tangan kolonial, perdebatan publik berubah menjadi penghakiman moral.
Foto sekolah rusak tidak otomatis membuktikan seluruh program pendidikan gagal. Akan tetapi, capaian pemerintah juga tidak menghapus keberadaan sekolah yang belum aman digunakan.
Jurnalisme memang bekerja dengan mencari bagian yang belum selesai. Berita bukan laporan hubungan masyarakat yang hanya memilih keberhasilan, merapikan kekurangan, lalu menghilangkan kenyataan yang tidak menyenangkan.
Pemerintah dapat memperbaiki ribuan bangunan dan tetap layak dikritik karena satu sekolah dibiarkan rusak. Bagi siswa yang belajar di sana, satu sekolah bukan angka kecil, melainkan seluruh ruang hidup mereka.
Angka 67 ribu sekolah pun harus dijelaskan secara terbuka. Publik berhak mengetahui apakah angka itu berarti proyek selesai, sedang berjalan, telah dikontrak, atau baru masuk daftar sasaran.
Tanpa rincian tersebut, angka besar mudah berfungsi sebagai tameng retoris. Ia terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu menjawab keadaan konkret yang dipotret media.
Kontroversi “londo ireng” menjadi semakin ironis ketika sejarah keluarga Prabowo ditelusuri. Dari garis ibunya, Prabowo berasal dari keluarga Sigar di Minahasa.
Pada September 2025, Prabowo mengunjungi pemakaman Oud Eik en Duinen di Den Haag. Ia berziarah ke makam kakek dan neneknya dari pihak ibu, Philip Frederik Laurens Sigar dan Cornelie Emilie Sigar.
Unggahan itu autentik, tetapi perlu dibaca tepat. Prabowo tidak menyebut Benjamin Thomas Sigar, Perang Diponegoro, atau cerita penangkapan Pangeran Diponegoro dalam keterangan ziarah tersebut.
Hubungan genealogis menuju Benjamin muncul dari sumber lain. Sejumlah catatan lokal dan tulisan sejarah menyebut Benjamin Thomas Sigar sebagai kapiten Pasukan Tulungan Minahasa dalam struktur militer kolonial Belanda.
Pasukan Tulungan dibentuk ketika pemerintah kolonial meminta bantuan tentara dari Minahasa untuk Perang Jawa. Historia menyebut kekuatannya sekitar 1.421 orang, dipimpin Hermanus Willem Dotulong dan dibantu beberapa kapten, termasuk Benjamin Sigar.
Keterlibatan pasukan Minahasa membantu Belanda dalam Perang Jawa memiliki dasar sejarah. Mereka merupakan bagian dari pasukan bantuan pribumi yang digunakan kolonial untuk menghadapi perlawanan Diponegoro.
Benjamin juga disebut bergabung pada 1829 sebagai pemimpin pasukan dari Langowan. Setelahnya, ia menempati jabatan lokal dan menerima gelar kehormatan mayor sebagai kepala distrik.
Akan tetapi, klaim bahwa Benjamin secara langsung menangkap Diponegoro belum dapat dianggap sebagai fakta final. Salah satu sumber yang sering dikutip secara terbuka justru menandainya sebagai cerita lisan keluarga.
Sejarah arus utama mencatat Diponegoro ditahan dalam pertemuan dengan Hendrik Merkus de Kock di Magelang pada Maret 1830. Karena itu, peran langsung setiap perwira bantuan membutuhkan bukti arsip lebih kuat.
Artinya, dua kesimpulan ekstrem harus ditolak. Tidak tepat memastikan Benjamin sebagai penangkap Diponegoro hanya berdasarkan cerita keluarga, tetapi juga keliru menolak keterlibatannya dalam pasukan kolonial.
Apakah kenyataan itu menjadikan Prabowo seorang “londo ireng”? Tentu tidak secara harfiah. Seseorang tidak mewarisi tanggung jawab moral atas pilihan politik leluhurnya.
Anak tidak dapat diadili karena tindakan orang tua. Presiden pun tidak patut diserang berdasarkan silsilah, suku, agama, atau sejarah keluarga yang tidak pernah dipilihnya.
Judul tulisan ini karena itu adalah cermin retoris. Bila definisi Prabowo diterapkan secara mentah, leluhurnya sendiri berpotensi dimasukkan ke kategori yang ia gunakan untuk menyerang orang lain.
Justru di situlah kelemahan label tersebut terlihat. Sejarah kolonial tidak sesederhana dua kotak: pahlawan yang suci dan pengkhianat yang sepenuhnya jahat.
Minahasa pada abad ke-19 berada dalam jaringan perjanjian, kewajiban politik, struktur adat, kepentingan elite, tekanan kolonial, dan kebutuhan ekonomi. Keikutsertaan seseorang dalam pasukan bantuan tidak selalu lahir dari pilihan bebas.
Benjamin dapat dinilai sebagai bagian dari mesin kolonial tanpa harus digambarkan sebagai monster. Konteks tidak menghapus tanggung jawab, tetapi mencegah sejarah berubah menjadi alat penghinaan.
Prinsip yang sama seharusnya berlaku bagi wartawan dan LSM hari ini. Kritik terhadap pemerintah tidak otomatis membuktikan pengabdian kepada kekuatan asing.
Secara hukum, kebebasan menyampaikan pendapat dan kemerdekaan pers merupakan bagian penting negara demokratis. Media memang dapat keliru, bias, ceroboh, bahkan tidak adil, tetapi koreksinya harus ditempuh melalui bukti dan mekanisme pers.
Serangan kepada motif pribadi menciptakan efek sosial yang lebih berbahaya. Pendukung kekuasaan dapat merasa memperoleh legitimasi untuk mengintimidasi jurnalis, menyerbu ruang digital, dan menolak fakta tanpa membahas substansinya.
Secara politik, retorika pengkhianat memisahkan masyarakat menjadi pihak yang dianggap nasionalis dan pihak yang dicurigai sebagai antek. Pembelahan itu efektif untuk konsolidasi dukungan, tetapi buruk bagi pemerintahan demokratis.
Secara budaya, istilah kolonial membangkitkan luka sejarah dan emosi kebangsaan. Ketika dipakai tanpa kehati-hatian, patriotisme berubah dari tanggung jawab bersama menjadi senjata untuk membungkam perbedaan.
Secara ekonomi, intimidasi terhadap pers juga membawa biaya. Kebijakan publik yang tidak diawasi lebih rentan terhadap pemborosan, konflik kepentingan, proyek bermasalah, dan keputusan yang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Solusinya bukan memperpanjang serangan genealogis kepada Prabowo. Masyarakat justru harus menolak standar yang sama: jangan melawan pelabelan dengan pelabelan baru.
Istana perlu menjelaskan data renovasi sekolah secara rinci. Daftar lokasi, nilai anggaran, tahap pengerjaan, kualitas bangunan, dan jadwal penyelesaian harus dapat diperiksa publik.
Pemerintah juga perlu membuka forum rutin dengan organisasi pers dan masyarakat sipil. Kritik dapat dijawab langsung, sedangkan kekeliruan media dapat dikoreksi tanpa mengancam legitimasi profesinya.
Media pun wajib disiplin. Foto kuat harus dilengkapi konteks, konfirmasi pemerintah, riwayat kerusakan, kebutuhan anggaran, serta dampaknya terhadap siswa dan guru.
Prabowo tidak menjadi “londo ireng” hanya karena leluhurnya pernah berada dalam pasukan kolonial. Namun, ucapannya menunjukkan bahaya ketika istilah sejarah dipakai secara serampangan untuk menilai lawan politik.
Sikap editorial kami tegas: presiden yang kuat tidak perlu takut kepada foto sekolah rusak. Ia cukup memperbaiki sekolahnya, membuka datanya, lalu berterima kasih karena kenyataan yang terlupakan telah diperlihatkan.