Samarinda – Harapan ribuan warga Bontang untuk menikmati air bersih akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Indominco di Desa Suka Damai, Kutai Timur, yang ditargetkan beroperasi pada Agustus tahun ini. Proyek ini disebut sebagai salah satu upaya strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menjelaskan bahwa SPAM ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim bersama pihak terkait dalam menuntaskan persoalan akses air bersih. Infrastruktur penting ini dibangun di kawasan eks tambang PT Indominco dan mencakup dua segmen utama, yaitu distribusi pipa sepanjang 26 kilometer dengan biaya Rp24,27 miliar dan pembangunan unit produksi sebesar Rp59,93 miliar.
“Insyaallah percepatannya tahun ini akan fungsional, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Kutai Timur khususnya Kota Bontang bisa terealisasi,” ujar Agus Aras beberapa waktu lalu di DPRD Kaltim.
Ia menambahkan bahwa peran PT Indominco dalam proyek ini adalah menarik jaringan pipa dari void tambang hingga ke instalasi pengolahan air. Sementara Dinas PUPR-PERA Kaltim bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi teknis. Proyek ini disebut sebagai kerja sama multipihak yang menyinergikan sektor industri dan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
SPAM Void Indominco dirancang memiliki kapasitas hingga 249 liter per detik. Angka ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan ribuan rumah tangga di Bontang, yang selama ini mengandalkan sumber air tanah yang kian menyusut. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan suplai air permukaan yang lebih stabil dan dapat diandalkan.
Menurut Agus Aras, penyelesaian tanggung jawab provinsi sudah hampir rampung, dan masyarakat diharapkan dapat sedikit bersabar hingga proyek ini sepenuhnya berfungsi.
“Kita berharap bulan Agustus bisa selesai dengan baik. Jadi mohon untuk masyarakat Kota Bontang sedikit bersabar,” ujarnya.
Pembangunan SPAM ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas krisis air bersih yang melanda beberapa wilayah di Kaltim. Diharapkan pula proyek ini bisa menjadi model kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air di daerah pasca-tambang. (ADV).