Jombang – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang, Jumat (5/7/2024). Mereka menuntut Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, untuk mundur dari jabatannya.
Pagi itu, sekitar pukul 08.00 WIB, demonstran telah memulai long march dari kantor FRMJ di Pulo, Jombang. Berpakaian serba hitam, massa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap buruknya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak orang tua murid mengeluhkan anak-anak mereka yang belum mendapatkan sekolah.
Joko Fattah Rochim, Ketua FRMJ Jombang, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap carut marutnya dunia pendidikan saat ini.
“Yang kami tuntut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini mundur,” ujarnya dengan tegas.
Fattah, panggilan akrabnya, menyoroti bahwa sistem zonasi menjadi salah satu penyebab utama aksi unjuk rasa ini. “PPDB tahun ini paling parah. Beberapa anak dari desa seperti Kepatihan, Candimulyo, dan Pulo, Jombang, tidak bisa masuk sekolah terdekat karena zonanya tidak ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jarak zonasi yang sering berubah-ubah menyebabkan kebingungan bagi orang tua murid. “Kalau tidak terjangkau, anak-anak ini akan sekolah di mana?” tanyanya.
Fattah juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan terjadinya pungutan liar (pungli) akibat kekacauan sistem zonasi. “Ini bisa menjadi celah bagi oknum mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Ini harus ditindak tegas,” tegasnya.
Ia mendesak agar pemerintah segera mencari solusi agar anak-anak Jombang tidak kesulitan mendapatkan sekolah. “Copot Nadiem, kami ingin audiensi dengan beberapa pihak terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fattah mengkritik sistem pendaftaran yang tidak konsisten. “Ada sekolah yang membuka pendaftaran offline tapi ditolak karena harus online, padahal sekolah itu kekurangan murid,” tuturnya.
Fattah menegaskan bahwa pihaknya serius ingin melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait untuk memperbaiki sistem zonasi di Kabupaten Jombang. “Hampir merata di semua kecamatan di Jombang ada kasus anak yang sulit mencari sekolah karena sistem zonasi yang tidak jelas ini,” pungkasnya.