Tanjung Redeb – Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pemerintahan yang baik dan berorientasi digital diperlukan terbangunnya komitmen digital leadership.
Kenapa demikian? Karena melalui kepemimpinan digital mampu menyajikan pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi.
“Outputnya adalah pelayanan publik yang efektif, mendukung SPBE dan e-government. Karena itu, pimpinan OPD diminta komitmen bangun digital leadership,” ungkap Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni ketika membuka Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 se Provinsi Kaltim, di Ballroom Hotel Bumi Segah, Jalan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kamis (5/10/2023).
Jadi, kepemimpinan digital ini esensinya adalah, punya visi digital, komitmen dan mampu memainkan fungsi kepemimpinan digital itu sendiri.
Agar kepemimpinan digital itu mampu melaksanakan program dari SPBE. Maka kepemimpinan digital esensinya mampu memiliki bank masalah.
“Jadi, wajib bagi kepala OPD mengetahui kondisi website yang dimiliki. Apakah yang sudah di update,” imbuhnya.
Dengan kepemimpinan digital, diharapkan pimpinan OPD komunikatif dan memikirkan manajemen risiko. Untuk melaksanakan fungsinya, diperlukan komunikasi, advokasi dan membangun budaya digital.
“Tentu ini bukan hanya sekedar sampai di Rakor saja. Tetapi, langsung diimplementasikan di masing-masing OPD maupun seluruh Dinas Kominfo se Kaltim,” katanya.
“Terpenting tahun ini arah Reformasi Birokrasi, kita fokus ke tematik. Yakni, diarahkan kepada penurunan kemiskinan, investasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi layanan pemerintahan,” tambahnya.
Hadir Kepala Dinas Kominfo Kaltim HM Faisal, Asisten III Pemkab Berau Hj Maulidiyah.
Rakor menghadirkan narasumber akademisi Universitas Telkom Sony Fajar Surya dan CEO Inixindo Yogyakarta Andi Yuniantoro.
Rakor dirangkai FGD yang digelar di Kepulauan Derawan, sejak Kamis-Jumat 5-6 Oktober 2023 dimoderatori Bambang Kukilo.