Jakarta – Amnesti kepada Hasto Kristiyanto bukan sekadar keputusan hukum, melainkan cerminan arah baru politik Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Melalui pendekatan yang disebut “Rangkulisme”, Prabowo dinilai tengah merancang strategi integrasi politik besar-besaran dengan merangkul berbagai kekuatan, termasuk rival-rival lamanya seperti PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Konsep “Rangkulisme” ini dinilai sebagai mazhab politik baru yang berfokus pada stabilitas kekuasaan melalui rekonsiliasi elite nasional. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut pendekatan ini sebagai antitesis dari strategi sebelumnya.
“Kalau kemarin ada serakahnomics, hari ini kita melihat rangkulisme—seni merangkul semua unsur demi stabilitas kekuasaan,” ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya, Senin (4/8/2025).
Amnesti terhadap Hasto dianggap sebagai langkah awal dari pergeseran sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Meski sempat menyatakan berada di luar koalisi dan oposisi, sinyal kerja sama antara PDIP dan Gerindra kini semakin jelas. Selain amnesti, sejumlah pertemuan politik tertutup pun mengisyaratkan tercapainya konsensus besar antara dua partai tersebut.
Namun, strategi “Rangkulisme” juga memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Bila semua kekuatan politik utama dirangkul dalam satu kubu kekuasaan, maka ruang oposisi dikhawatirkan menyempit drastis. Pengamat menyebut, jika hal ini terus berlanjut, sistem check and balance akan melemah, dan kritik terhadap pemerintah bisa kehilangan wadah yang sah.
PDIP kini berada di titik kritis: antara menjaga jarak dengan kekuasaan atau masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Jika langkah rekonsiliasi ini berlanjut, maka barisan oposisi akan makin langka—sebuah kondisi yang bisa mengubah wajah demokrasi Indonesia secara fundamental.