Antalya – Seruan reformasi terhadap struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggema dari panggung internasional, kali ini datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4/2025), Prabowo mengusulkan penambahan jumlah anggota tetap DK PBB guna mencerminkan realitas geopolitik masa kini.
Berbicara di hadapan pemimpin dunia, diplomat, dan pakar kebijakan di Gedung Nest Convention Center, Turki, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komposisi tetap Dewan Keamanan saat ini sudah tidak relevan lagi. Ia menyebut, banyak negara besar seperti India dan Brasil yang memiliki pengaruh global dan populasi besar, tetapi belum mendapat porsi representasi setara.
“Kita sudah memiliki format yang baik. Namun kini, ada tuntutan agar Dewan Keamanan PBB menambah jumlah anggota tetap, untuk mencerminkan realitas dunia saat ini,” ujar Prabowo, dalam sesi yang juga disiarkan secara daring dan diikuti dari Jakarta.
Presiden menegaskan, usulan ini bukan bertujuan untuk membongkar tatanan global, melainkan memperbaikinya. Ia menyerukan pendekatan konstruktif untuk membangun dari sistem yang sudah ada dan terbukti efektif.
“Bangunlah dari yang sudah terbukti baik. Atasi kekurangannya, tingkatkan kualitasnya,” ucapnya menekankan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut memuji kinerja organisasi internasional di bawah PBB seperti WHO, UNICEF, dan FAO, yang menurutnya berhasil menjawab tantangan besar umat manusia, termasuk isu kelaparan dan wabah penyakit global. Ia menilai kolaborasi internasional melalui lembaga-lembaga tersebut harus diperkuat dan menjadi acuan dalam merancang reformasi di tubuh PBB.
Saat ini, Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima negara anggota tetap — Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok — serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih secara rotasi dua tahunan oleh Majelis Umum PBB. Reformasi terakhir terkait keanggotaan terjadi pada 1963, ketika anggota tidak tetap ditambah dari enam menjadi sepuluh. Sejak saat itu, belum ada perubahan pada jumlah anggota tetap.
Usulan Prabowo ini menambah tekanan internasional terhadap PBB untuk mereformasi dirinya agar lebih inklusif dan demokratis dalam menanggapi krisis global. Dukungan dari negara-negara berkembang semakin menguat seiring meningkatnya peran mereka dalam geopolitik dan ekonomi global.
Seruan reformasi DK PBB dari Indonesia di panggung diplomasi internasional ini menunjukkan posisi aktif dan konstruktif dalam menciptakan sistem tata dunia yang lebih adil dan representatif.